KARYANASIONAL. COM— Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 dihujani dengan interupsi dari para Anggota DPRD setempat. Selain itu, jadwal sidang yang sebelumnya ditetapkan pukul 10.00 WIB, baru terlaksana pukul 13.30 WIB.
“Baru kali ini terjadi yang namanya sidang paripurna DPRD, dijadwalkan pukul 10.00 WIB, baru dimulai pukul 13.30 WIB. Lebih kesalnya lagi, undangan dan peserta paripurna tidak dikasih makan siang. Memangnya kita ini robot,” ujar salah seorang anggota DPRD setempat yang enggan disebutkan namanya.
Dilanjutkannya, pelaksanaan sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Anggaran 2018 terkesan dipaksakan. Sebab, saat pelaksanaan sidang, didapati buku LKPJ sudah berada di atas meja para anggota DPRD, akan tetapi bukan LKPJ tahun anggaran 2018, melainkan buku LKPJ AMJ 2014 – 2019.
Kuat dugaan, paripurna tersebut tidak masuk dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus), sebab menurut sumber tersebut, rapat Banmus sebelumnya hanya menjadwalkan sidang paripurna LKPJ AMJ.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Utara, Rachmat Hartono, ketika dimintai penjelasannya terkait tumpang tindih dan kesan pengkondisian yang kental pada sidang paripurna LKPJ itu seperti berkilah dengan mengatakan jika LKPJ 2018 sudah masuk di dalam LKPJ AMJ.
“Memang belum dipisah (LKPJ) saja,” jelasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim menjelaskan, pihak Eksekutif sedang melakukan pemisahan LKPJ dan LKPJ AMJ.
“Keterangan dari Eksekutif, proses masih belum selesai. Inilah alasannya, kenapa dokumen LKPJ yang ada di meja anggota DPRD, tidak sama dengan agenda yang dilaksanakan hari ini,” jelasnya.
Nurdin Habim juga membantah jika sidang paripurna tersebut tidak sesuai aturan.
“Sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan sidang paripurna kali ini,” tandasnya. (Tim)
This was a fascinating read. The points made were very compelling. Lets discuss further. Click on my nickname for more engaging content!