WAY KANAN – Wakil Bupati Drs. H. Ali Rahman, M.T bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kesuma Anakori, M.AP menghadiri Acara Penyerahan Secara Digital DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 di Mahan Agung Provinsi Lampung, Rabu (13/12/2023).
Dibuka langsung oleh Gubernur Lampung, Ir. H. Arinal Djunaidi, yang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas nama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Lampung serta terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas penyerahan DIPA dan TKD untuk Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
DIPA APBN dan TKD Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan secara digital oleh Presiden RI kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Gubernur pada Tanggal 29 November 2023 lalu, secara daring dan luring di Istana Negara. Dimana Presiden Joko WIdodo dalam arahannya menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Terlebih saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.
“Kebijakan APBN 2024 mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk itu, Belanja Negara diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ektrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi”, ujar Gubernur Lampung.
Disampaikan pula bahwa Total Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 Triliun, meningkat 8,6% terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 Triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp857,6 Triliun. Dari total Belanja Negara tersebut, sebesar Rp31,58 triliun dialokasikan ke Provinsi Lampung dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp9,32 triliun dan dana transfer sebesar Rp22,26 triliun.
“Saya mengingatkan beberapa hal penting kepada Bupati dan Pj. Bupati/Walikota agar dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 secepatnya diserahkan kepada masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Lakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, tutup segala celah korupsi, kerjasama dengan APIP dan APH untuk monitoring dan evaluasi. Ingat, anggaran APBN dan APBD adalah uang rakyat, harus dikelola dengan ketentuan, namun tetap cepat responsif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Presiden”, tegas Gubernur Lampung.
Selanjutnya, Gubernur Lampung juga menegaskan program-program pusat dan daerah menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini. Dalam pemanfaatan APBD dan APBN, Gubernur Lampung meminta agar dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat. Percepatan realisasi belanja Pemerintah akan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin memaparkan terkait Perkembangan dan Outlook Fiskal 2023/2024 Regional Provinsi Lampung. Adapun alokasi APBN 2024 regional Lampung meningkat Total APBN Provinsi Lampung Tahun 2024 sebesar Rp31,58 Triliun atau tumbuh 4,09% dari APBN Tahun 2023. Kakanwil DPJB Lampung juga menyatakan bahwa alokasi APBN tersebut, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah.
Diketahui, pada acara tersebut, diserahkan DJPB Award untuk Pemerintah Daerah Terbaik Pemenuhan Data Nota Kesepahaman kepada Terbaik I Kabupaten Pringsewu, Terbaik II Kabupaten Way Kanan dan Terbaik III Kabupaten Pesisir Barat.
Selain itu juga dilaukan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama untuk mengelola dana APBN secara akuntabel. Penandatanganan dilakukan antara Kakanwil DJPB Provinsi Lampung dengan Pimpinan Satker/SKPD, yang diwakili oleh Kapolda Lampung, Komandan Korem 043/Gatam, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Lampung dengan disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung. (Hifni)
