KARYANASIONAL.COM, Bandar Lampung __ Mengungkapkan di rajanya hari, Jum’at 28 Juni 2019, Walikota Bandarlampung yang juga salah satu narasumber FGD DKI Lampung II di ITERA (Institut Teknologi Sumatera), Selasa 3 Oktober 2017 lalu, Drs H Herman Hasanusi MM optimis gerak juang usulan Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI bakal sukses.
Ditemui sekretaris tim #dkilampung H Ary Meizari Alfian SE MBA, didampingi Deputi Jaringan, Mobilisasi, dan Surveylance Ahmad Muslimin, dua jam jelang shalat Jum’at di ruang kerjanya, Herman HN menegaskan, daya pikat dan daya unggul Lampung memiliki ketersediaan lahan negara di wilayah timur Lampung sebagai bagian zonasi spasial Sumatera bagian timur yang relatif luas, top-morfologis, dan gratis.
Bersedia diajak nge-vlog bareng, pria kelahiran Menggala, Tulang Bawang, 17 Mei 1956 ini sebelumnya dilapori progres capaian kinerja pengusulan kajian ilmiah kesiapan Lampung alternatif lokasi ibu kota pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta.
“Untuk perpindahan ibu kota Republik Indonesia ke Provinsi Lampung, saya selaku Walikota Bandarlampung sangat setuju ya. Dan pribadi, saya putra daerah Lampung. Bagaimana Lampung ini harus lebih maju lagi ke depan,” tutur alumnus S1 Administrasi Negara kampus STIAL (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lampung) ini.
“Dan lahannya juga memungkinkan untuk dijadikan ibu kota Republik Indonesia,” imbuh dia, mengulang paparan saat FGD ITERA 2 tahun silam.
Alumnus S2 Magister Manajemen UBL (Universitas Bandar Lampung) itu meyakini, pihak Istana akan turut mendengar dan menimbang. “Saya yakin kita bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, dan seluruh elemen masyarakat Lampung, ini akan berhasil,” ujar dia optimistis.
Kenapa? “Karena tanahnya mencukupi, sekian ratus, sekian ratus ribu hektar, ya. Ini milik pemerintah juga, tidak bayar-bayar,” ujar dia lagi menekankan.
“Ee.. Dan perjuangan ini sudah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Lampung dan aparat se-Lampung, ini saya yakin akan berhasil ke depan,” pungkas suami politisi PDIP Eva Dwiana yang karir pengabdiannya masa birokrat bermula sejak 1977 itu.
“Terima kasih, terima kasih Pak Walikota,” Ary sedikit grogi, ditingkahi raut serius Ahmad Muslimin di belakang mereka. “Ya, ya,” balas Herman, dalam vlog 56 detik itu.
Menurut keterangan Ahmad, dalam kesempatan itu Herman HN tak lupa menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan hukum capres-cawapres pejawat Joko Widodo – Ma’ruf Amin pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
Penelusuran redaksi, meski baru paraf petisi bertepatan Hari Lahir (harlah) Pancasila pada 1 Juni 2019, afirmasi dukungan Walikota Bandarlampung Herman HN ini dukungan politik kepala daerah pertama atas usulan Lampung Ibu Kota Pusat Pemerintahan Negara, pada FGD DKI Lampung II di Aula Lt 3 Gedung LPPM ITERA, Jati Agung, Lampung Selatan, 3 Oktober 2017.
Selain Herman, kepala daerah/wakil kepala daerah yang berturut-turut telah mengafirmasi dukungan atau memaraf petisi, yakni Wakil Bupati Pringsewu Dr H Fauzi SE MKom Akt, CA CMA dan Wakil Bupati Lampung Timur H Zaiful Bokhari ST MM pada 17 Mei 2019.
Kemudian, Bupati Pesawaran H Dendi Ramadhona Kaligis ST (25 Mei 2019), mantan Wagub Lampung H Bachtiar Basri SH MM (28 Mei 2019), mantan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo SPi MSi (30 Mei 2019), Plt Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto (13 Juni 2019), Plt Bupati Mesuji H Saply TH (15 Juni 2019), dan Bupati Tulang Bawang Barat H Umar Ahmad SP (20 Juni 2019).
Senada Herman, afirmasi dukungan Umar Ahmad –pemecah rekor kepala daerah produk politik pilkada bercalon tunggal lawan kotak kosong pertama di Lampung pada pilkada serentak 15 Februari 2017 bersama 8 daerah lain (Kabupaten Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, dan Kota Tebing Tinggi, Jayapura, dan Sorong), disampaikan secara terbuka saat jadi narasumber FGD DKI Lampung II ITERA Oktober 2017.
Berikutnya, Bupati Waykanan H Raden Adipati Surya SH MM (22 Juni 2019), dan Bupati Lampung Barat H Parosil Mabsus SPd (27 Juni 2019).
Afirmasi dukungan tersebut, bermaha puncak dengan pernyataan politik perdana Gubernur Lampung Ir H Arinal Djunaidi yang tak diduga sebelumnya sehari pascapelantikan-pengambilan sumpah jabatannya pada 12 Juni 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. (Helmi/Red)
