KARYANASIONAL.COM – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) akan menggandeng PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di kabupaten setempat.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, saat berdiskusi mengenai pengembangan BUMK bersama PT BPRS Rajasa dan beberapa Kepala Kampung, serta pengurus PKK di Kebun Edukasi Seputihjaya, Minggu (4/7/2020).
Sumarsono mengatakan, kerjasama antara PT BPRS Rajasa dan BUMK ini juga bertujuan untuk memberikan pemberdayaan masyarakat, dengan mendorong BUMK agar berperan aktif menggerakkan sektor ekonomi ditingkat kampung.
“Karena itu saya mengundang PT BPRS Rajasa untuk menjelaskan bagaimana mensejahterakan rakyat dengan program-programnya yang berkesinambungan. Dimana kampung akan mendapatkan dana untuk menggerakkan UMKM, dan pihak bank mendapatkan beban yang saling menguntungkan. Saya harap diskusi ini menambah ilmu dan wawasan kita semua,” ujarnya.
Dari kerjasama ini, Sumarsono berharap BUMK menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah pusat. Sehingga bantuan ini tidak harus dikelola oleh suplayer.
“Karena BUMK bisa menyediakan bantuan pangan tersebut dengan memanfaatkan produk lokal. Kenapa kita harus datangkan dari luar, sementara BUMK menjadi penonton. Dan sebenarnya barang produksi itu ada semua, kalau harus belanja di suplayer tentu terasa berat. Dan masyarakat tidak dapat menjual gabah maupun berasnya. Ini akan menambah nilai plus kalau semua itu dikelola BUMK, perekonomian akan berjalan dengan baik, dan harganya pun jauh lebih murah karena pendistribusiannya sangat dekat,” terang Sumarsono.
Selain itu, program BPNT yang diberikan kepada masyarakat sebesar 200 ribu perorang dalam bentuk sembako juga hanya dijadikan bancakan obyek suplayer. Sebab, selama ini masyarakat hanya menerima bantuan sembako senilai 160 ribu rupiah.
“Tujuan kita agar program BPNT ini tidak selalu dijadikan bancakan oknum suplayer. Saya ingin uang itu beredar di kampung, sehingga sektor ekonomi di kampung terus meningkat, karena uang nya berputar dan berkembang diwilayah itu. Harapan saya BUMK bisa berhasil dan berdaya guna kedepannya,” ujarnya.
BUMK juga, kata Sumarsono, adalah garda terdepan untuk meningkatkan ekonomi rakyat ditingkat kampung. Jadi Kepala Kampung tinggal membuatkan SK e-Warung kepada masyarakat, untuk pendistribusian bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah.
“Di samping mengembangkan program pemerintah, langkah ini juga untuk mensejahterakan masyarakat. BUMK nantinya akan diberikan edukasi untuk melakukan pengemasan seperti produk yang biasa dijual dipasaran. Kalau kita manfaatkan dengan produk lokal, maka bantuan yang diterima masyarakat bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
“Saat ini kita memiliki sample 20 kampung yang akan mengembangkan BUMK. Saya yakin program ini akan menyebar ke kampung-kampung lainnya, jika kita menambahkan item seperti daging ayam atau susu dalam program BPNT yang akan disalurkan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Langkah ini pun disambut baik Direktur Utama PT BPRS Rajasa Lampung Tengah, Sofyan. Ia mengungkapkan bahwa kerjasama ini peluang besar untuk meningkatkan ekonomi rakyat ditingkat kampung.
“Kami sangat berterimakasih kepada Ketua DPRD Lamteng Sumarsono yang telah memperhatikan masyarakat. Dan kita siap dari sisi permodalan dengan tujuan saling menguntungkan. Sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Direktur PT BPRS Rajasa juga siap membantu BUMK melengkapi persyaratan yang akan dibutuhkan, selama kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Persyaratan pasti ada, karena kita tidak mau melanggar SOP. Dan semua ini pasti kita pilih mana yang lebih cocok sesuai prosedur,” ungkapnya. (red)
