KARYANASIONAL – Perkumpulan Profesi Jurnalis Nasional Indonesia (PJNI), yang tergabung dalam gabungan Wartawan Mesuji Bergerak, menyampaikan apresiasi atas langkah Kepolisian Resor Mesuji yang secara resmi menerima dan mulai memproses laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mesuji, Minggu (13/04/25).
Laporan ini sebelumnya disampaikan oleh sejumlah jurnalis usai menggelar aksi damai pada awal April 2025. Mereka menyoroti pengelolaan anggaran publikasi media yang dinilai tidak transparan, diskriminatif, dan berpotensi menyalahgunakan dana publik yang bersumber dari APBD.
Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, berkas laporan telah diteruskan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Mesuji dan saat ini tengah memasuki tahap penyelidikan awal.
Ketua PJNI, Komarudin, menyebut bahwa langkah ini merupakan awal penting dalam upaya menegakkan keadilan serta memperbaiki tata kelola anggaran komunikasi publik di daerah.
“Kami menyambut baik keseriusan Polres Mesuji dalam menangani laporan ini. Kami percaya proses hukum akan berjalan secara profesional dan independen, tanpa intervensi pihak mana pun,” ujar Komarudin, yang akrab disapa Cheudin.
Menanggapi perkembangan ini, pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Lampung, Dr. Ahmad Syarif, M.Si, menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran publik, termasuk belanja media.
“Jika terdapat dugaan penyimpangan, sangat wajar bila masyarakat, termasuk insan pers, menempuh jalur hukum sebagai bentuk kontrol sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Wayan Suwastika, menegaskan bahwa transparansi dalam distribusi anggaran media adalah syarat mutlak untuk menjaga independensi pers.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai ada praktik yang melemahkan profesionalisme pers dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” tegas Wayan.
PJNI bersama Wartawan Mesuji Bergerak menegaskan komitmennya untuk terus mendukung proses hukum yang berjalan, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di tubuh Diskominfo.
Pewarta : Baginda
Editor : Wahyu