KARYA NASIONAL – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Gunung Sugih, Selasa (14/07/2026).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Welly Adiwantra, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat se-Kabupaten Lampung Tengah, Lurah se-Kabupaten Lampung Tengah, serta para pejabat dan undangan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lamteng I Komang Koheri menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan anggaran yang dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah terus berkembang seiring dengan perubahan regulasi, digitalisasi sistem pemerintahan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan harus terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan dinamika pengelolaan keuangan yang semakin kompleks,” ujar Komang Koheri.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah, camat, maupun lurah dalam memahami aturan serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dengan pemahaman yang sama, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Tengah.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme para pengelola keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Tengah semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Agus Fatoni juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya bertujuan memperoleh opini terbaik dalam pemeriksaan, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, lanjut Agus Fatoni, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta langkah-langkah strategis dalam meminimalisasi potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan.
“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, pengelolaan APBD yang berkualitas akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendukung terwujudnya pembangunan Lampung Tengah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya. (R)
