KARYA NASIONAL – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung peningkatan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah terkait tindak lanjut Paket 9 Program Penguatan Ekonomi Daerah melalui Layanan Pertanahan dan Tata Ruang.
Kegiatan koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (5/8/2026), dan dihadiri jajaran Bapenda Lampung Tengah bersama Kepala Kantor Pertanahan beserta para pejabat struktural dan tim teknis. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen kedua instansi untuk menyelaraskan langkah dalam percepatan implementasi program strategis yang berkaitan dengan sektor pertanahan dan tata ruang.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah tindak lanjut Paket 9 Program Penguatan Ekonomi Daerah, di antaranya sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan daerah, percepatan pelayanan administrasi pertanahan, penguatan tata kelola informasi, optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, hingga peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Kabupaten Lampung Tengah.
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., Plt. Kepala Bapenda Lamteng, Dr. (Cand.) Muhamad Arnez, S.E., M.Si., mengatakan bahwa koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan merupakan langkah strategis untuk mempercepat implementasi Paket 9 Program Penguatan Ekonomi Daerah.
Menurutnya, sinergi yang terjalin tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi.
“Koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menindaklanjuti Paket 9 Program Penguatan Ekonomi Daerah melalui Layanan Pertanahan dan Tata Ruang. Dengan sinkronisasi data, penguatan koordinasi, serta kolaborasi yang baik antarinstansi, kami optimistis pelayanan pertanahan akan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Dr. Muhamad Arnez.
Ia menambahkan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan investasi, kepastian hukum, serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama antarinstansi agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara terpadu dan memberikan manfaat yang maksimal.
Lebih lanjut, Muhamad Arnez menegaskan bahwa Bapenda Lampung Tengah akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan maupun seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap program strategis pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai target.
“Melalui sinergi yang kuat, kami optimistis berbagai program strategis daerah dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan juga menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat integrasi layanan pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari upaya percepatan Program Penguatan Ekonomi Daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan investasi, optimalisasi penerimaan daerah, serta mempercepat pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat.
Melalui kerja sama yang solid antara Bapenda dan Kantor Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah optimistis implementasi Paket 9 Program Penguatan Ekonomi Daerah melalui Layanan Pertanahan dan Tata Ruang dapat berjalan lebih efektif, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (R)
