Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, reklame, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian yang konstruktif serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi tindaklanjut yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lamteng, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., di Ruang Rapat Subing Kantor Bupati, Selasa (18/8/2026).
Audiensi yang melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan perwakilan Polres Lamteng, perwakilan manajemen JNT, serta Organisasi Garuda (Gempitan Rakyat Untuk Indonesia) tersebut membahas sejumlah hal terkait status pekerja JNT, pajak PPN/PPh, reklame, serta Corporate Social Responsibility (CSR) JNT.
Dr. Candra Puasati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memandang komunikasi dan koordinasi sebagai kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui audiensi ini, kita berharap seluruh hal yang menjadi pembahasan dapat ditindaklanjuti dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi bersama sehingga dapat memberikan manfaat serta kepastian bagi seluruh pihak,” ujar Candra.
Menurutnya, Pemkab Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Plt. Bupati I Komang Koheri terus mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan produktif antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Setiap persoalan yang muncul diharapkan dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, pembahasan tidak hanya menyangkut aspek ketenagakerjaan dan kewajiban perpajakan, tetapi juga kontribusi perusahaan melalui program CSR. Pemerintah daerah berharap program tanggung jawab sosial perusahaan dapat diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat Lampung Tengah.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap persoalan dapat kita komunikasikan dengan baik, dicari jalan keluarnya bersama, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta aturan yang berlaku,” kata Candra.
Pemkab Lampung Tengah berharap hasil audiensi menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antarpihak sekaligus mendorong penyelesaian berbagai hal yang menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui koordinasi yang konsisten, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diharapkan mampu menjaga iklim usaha yang kondusif sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan. (R)
