Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur yang menjadi penopang mobilitas masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E., M.Sos., saat meninjau langsung kondisi jembatan yang putus di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Jumat (11/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, I Komang Koheri didampingi Plt. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi Koheri, S.T., M.Sos., serta dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Tengah Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah Yos Devera, S.Pd., M.M., Plt. Kepala Dinas Kominfotik Lampung Tengah Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H., Plt. Kepala Dinas PPKB Lampung Tengah Helmiyati, S.Pd., S.E., M.M., Camat Gunung Sugih Riza Aryansi, S.Pd., M.M., serta kepala perangkat daerah dan kepala bagian lainnya.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi jembatan sekaligus dampak terputusnya akses terhadap aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah juga memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Jembatan tersebut merupakan bagian dari Jalur Lingkar Barat yang memiliki peran strategis sebagai akses alternatif penghubung Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar. Keberadaan jalur tersebut turut mendukung mobilitas masyarakat sekaligus membantu mengurangi kepadatan arus kendaraan di Jalan Lintas Sumatera.
Putusnya jembatan menyebabkan aktivitas masyarakat di sekitar jalur tersebut mengalami gangguan. Padahal, akses tersebut selama ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung antarwilayah, tetapi juga menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pertanian, mobilitas dan distribusi hasil pertanian, pelayanan kesehatan hingga aktivitas pendidikan.
Saat meninjau lokasi, Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar persoalan tersebut dapat segera mendapatkan penanganan.
“Pemerintah daerah terus berkoordinasi agar persoalan ini dapat segera ditangani, mengingat akses ini sangat penting bagi masyarakat,” ujar I Komang Koheri.
Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan akibat terputusnya akses tersebut. Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mencari langkah penanganan yang cepat, tepat dan sesuai ketentuan.
“Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan akibat terputusnya akses ini. Karena itu, kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar langkah penanganannya dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Menurut I Komang Koheri, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Akses jalan dan jembatan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
“Yang paling utama adalah kepentingan masyarakat. Akses ini berkaitan dengan mobilitas warga, kegiatan ekonomi, pertanian, pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Kita akan berupaya mencari solusi terbaik agar konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi terkait langkah penanganan dan pembangunan kembali jembatan tersebut. Pembangunan kembali infrastruktur itu direncanakan melalui program prioritas Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan kembali jembatan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memulihkan kelancaran mobilitas masyarakat. Dengan akses yang kembali berfungsi, aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan serta pelayanan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Pemkab Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar secara langsung berbagai persoalan di lapangan, serta mendorong penyelesaian persoalan infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik. (R)
“Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045”
