Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah (Lamteng), I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menandatangani kerja sama replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) Senin (21/9/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah Pemkab Lampung Tengah untuk memperkuat tata kelola serta integrasi data pertanahan dan perpajakan berbasis teknologi. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antardaerah dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi SISGITA berlangsung di Aula Blandongan, Balai Kota Tangerang Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, I Komang Koheri didampingi Plt. Kepala Bapenda Lampung Tengah Dr. (Can) Muhammad Arnez, S.E., M.Si., Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H., serta jajaran Bagian Kerja Sama Pemkab Lampung Tengah.
Kerja sama ini menjadi langkah awal Pemkab Lamteng untuk mempelajari sekaligus mengadaptasi praktik SISGITA sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, terutama dalam validasi, pemutakhiran, serta integrasi data pertanahan dan perpajakan.
I Komang Koheri menegaskan, kerja sama antardaerah tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi dan berbasis data.
“Penandatanganan ini merupakan komitmen kita untuk terus belajar dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi. Kita akan melihat bagaimana SISGITA dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan Lampung Tengah, sehingga data pertanahan dan perpajakan menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah,” ujar Komang Koheri.
Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah, baik untuk perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat maupun pengelolaan potensi pendapatan daerah.
“Kita tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi memastikan teknologi tersebut memberikan dampak nyata. Data yang baik harus mampu membantu pemerintah bekerja lebih tepat, pelayanan menjadi lebih mudah, dan potensi daerah dapat dikelola secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, Pemkot Tangsel terbuka untuk berbagi inovasi yang telah dikembangkan dengan pemerintah daerah lain.
Menurut Benyamin, pengalaman Tangsel dalam mengembangkan SISGITA diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Kalau inovasi yang kita kembangkan memberikan manfaat, tentu kita terbuka untuk berbagi dengan daerah lain. Harapannya, pengalaman Tangsel bisa menjadi pembelajaran dan dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Benyamin.
Benyamin menjelaskan, SISGITA mengintegrasikan peta objek pajak yang dikelola Bapenda dengan data bidang tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan. Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pertanahan serta perpajakan secara lebih terpadu.
SISGITA sendiri merupakan inovasi Pemkot Tangerang Selatan yang kemudian direplikasi oleh sejumlah pemerintah daerah. Dalam agenda penandatanganan pada 21 September 2026, tercatat 58 pemerintah daerah mengikuti skema kerja sama tersebut.
Dalam kegiatan itu, I Komang Koheri bersama jajaran Pemkab Lamteng turut mengikuti rangkaian agenda bersama kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah lainnya. Ia menegaskan, Lampung Tengah akan mengedepankan prinsip adaptasi dalam mengembangkan inovasi tersebut.
“Kita mengambil praktik baiknya, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi Lampung Tengah. Harapannya, kerja sama ini melahirkan sistem yang efektif, berkelanjutan, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Lampung Tengah berharap replikasi SISGITA tidak berhenti pada penandatanganan administratif, tetapi berlanjut pada transfer pengetahuan, penguatan kapasitas aparatur, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (Rendra)
