Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui verifikasi dan validasi terhadap 133 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan kelembagaan, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian data koperasi sebagai fondasi pengembangan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Validasi KDKMP yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Lampung Tengah, Dr. Drs. Sulpakar, M.M., di Ruang Subing, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Tengah, Drs. Thoheran, M.Si., Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah, Yos Devera, S.Pd., M.M., Kepala Dinas PMK Lamteng, Fathol Arifin, S.I.P., M.M., serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pj. Sekda Lampung Tengah, Sulpakar, selaku Ketua Tim Verifikasi dan Validasi, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan optimal.
Menurutnya, KDKMP merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang perlu didukung secara serius oleh pemerintah daerah. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan, hasil verifikasi terhadap 133 KDKMP harus menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut berdasarkan kondisi objektif serta data yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Sebagai Ketua Tim Verifikasi dan Validasi, saya mengharapkan seluruh anggota melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi objektivitas, serta memastikan setiap data dan dokumen yang diverifikasi benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan,” tegas Sulpakar.
Ia juga mengingatkan bahwa verifikasi dan validasi tidak boleh dipandang sebatas pemeriksaan administrasi. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat agar proses verifikasi dan validasi berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
“Saya berharap hasil verifikasi dan validasi ini dapat menjadi landasan dalam menentukan langkah pembinaan dan tindak lanjut bagi masing-masing KDKMP. Dengan demikian, pengembangan koperasi dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ungkap Sulpakar.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah, Yos Devera, menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap KDKMP memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, baik dari aspek administrasi, kelembagaan maupun kelengkapan pendukung lainnya.
Ia menjelaskan, sebanyak 133 KDKMP di Lampung Tengah telah melalui proses verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh tiga tim. Masing-masing tim melibatkan lima OPD untuk mendukung pemeriksaan secara terkoordinasi dan menyeluruh.
“Pelaksanaan verifikasi dan validasi ini merupakan langkah positif untuk melihat sejauh mana kesiapan KDKMP dalam mendukung pengembangan koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Yos Devera berharap, melalui proses verifikasi dan validasi tersebut, KDKMP di Lampung Tengah tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Dengan penguatan koordinasi, validasi data, serta tindak lanjut yang terarah, kami berharap keberadaan KDKMP dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan usaha produktif di tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya. (Rendra)
