Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Drs. Sulpakar, M.M., terus mendorong penguatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng).
Melalui arahan yang tegas dan terukur, Sulpakar menekankan bahwa disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga mencerminkan integritas, tanggung jawab, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sulpakar saat bertindak sebagai pembina apel mingguan Pemkab Lampung Tengah di halaman Kantor Bupati Lampung Tengah, Senin (12/10/2026). Apel tersebut diikuti para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, ASN, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam arahannya, Sulpakar mengapresiasi para pegawai yang telah menunjukkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelaksanaan pekerjaan yang konsisten, bertanggung jawab, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, kedisiplinan harus tumbuh menjadi budaya kerja yang melekat dalam keseharian aparatur, bukan sekadar formalitas ketika mengikuti apel atau memenuhi kewajiban administratif. Budaya kerja yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib, dan berorientasi pada hasil.
“Disiplin harus dimulai dari kesadaran diri masing-masing. Setiap pegawai harus memahami tanggung jawabnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Dengan begitu, kinerja organisasi dapat meningkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal,” tegas Sulpakar.
Selain menekankan kedisiplinan, Sulpakar juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja. Menurutnya, lingkungan kantor yang tertata dengan baik dapat mendukung produktivitas pegawai sekaligus menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman.
“Kebersihan lingkungan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi setiap pegawai harus memiliki kesadaran untuk menjaga kerapian dan kenyamanan tempat kerja,” ujarnya.
Sulpakar juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dicapai secara individual. Diperlukan kerja sama, komunikasi yang efektif, koordinasi yang kuat, serta kekompakan antara pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah.
Ia mengingatkan agar hubungan kerja dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, dan tanggung jawab. Para pimpinan perangkat daerah diharapkan mampu memberikan arahan sekaligus menjadi teladan bagi bawahannya, sedangkan seluruh staf harus menjalankan tugas secara profesional sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Sulpakar, penguatan disiplin harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kinerja dan evaluasi pelaksanaan tugas. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah, menyelesaikan tanggung jawab secara tepat, serta mendukung pencapaian program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Dengan penguatan disiplin dan semangat kerja, saya yakin Pemkab Lampung Tengah mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penguatan budaya kerja tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Disiplin aparatur, keteladanan pimpinan, serta kolaborasi antarlembaga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi “Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045” di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Rendra)
