METRO – Tingginya angka inflasi di Kota Metro yang menempati posisi tertinggi kedua di Provinsi Lampung menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Metro. Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, apalagi hanya disikapi dengan rapat koordinasi dan pernyataan normatif tanpa langkah nyata di lapangan.
Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Metro, Chairul Chan menegaskan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Sebab, dampak inflasi bukan dirasakan oleh pemerintah di balik meja, melainkan langsung menghantam kehidupan masyarakat, terutama kalangan ekonomi kecil.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk membicarakan angka inflasi dalam rapat, tetapi tidak melihat langsung bagaimana masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga bahan pokok naik, masyarakat kecil yang paling dulu merasakan dampaknya. Ini persoalan serius yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar seremoni dan laporan administratif,” tegasnya Chairul Chan saat diwawancarai dikantor DPC AWPI Metro, pada Senin (02/11/2026).
Menurutnya, posisi inflasi Kota Metro yang berada di urutan kedua tertinggi di Provinsi Lampung harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan pengendalian harga selama ini.
Ia mempertanyakan sejauh mana langkah konkret Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengantisipasi lonjakan harga, menjaga pasokan pangan, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
“Kalau angka inflasi sudah menunjukkan tekanan yang tinggi, berarti harus ada evaluasi serius. Pemerintah jangan hanya reaktif setelah harga melonjak. Seharusnya ada langkah antisipasi sebelum masyarakat menjerit akibat mahalnya kebutuhan pokok,” ujarnya.
Ia juga mendesak Pemkot Metro tidak menjadikan operasi pasar murah sebagai satu-satunya solusi. Menurutnya, kegiatan tersebut hanya bersifat sementara apabila tidak dibarengi pembenahan sistem pasokan dan distribusi pangan.
Ada sejumlah langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, melakukan inspeksi dan pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin di seluruh pasar, bukan hanya menjelang hari besar keagamaan.
Kedua, membuka data perkembangan harga dan ketersediaan stok pangan kepada publik agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya serta langkah yang sedang dilakukan pemerintah.
Ketiga, memperkuat kerja sama pasokan pangan antardaerah agar Kota Metro tidak mudah terdampak gejolak harga dari daerah pemasok.
Keempat, mengoptimalkan pasar murah secara tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kelima, memperketat pengawasan rantai distribusi serta menindak tegas praktik penimbunan dan pelanggaran perdagangan apabila ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Keenam, memperkuat sektor pertanian lokal melalui dukungan nyata kepada petani, mulai dari akses pupuk, sarana produksi, pendampingan hingga kepastian pemasaran hasil panen.
”Jangan sampai masyarakat terus dipaksa beradaptasi dengan kenaikan harga, sementara pemerintah tidak mampu menghadirkan solusi yang terukur. Kami ingin ada target, ada program yang jelas, ada evaluasi, dan yang paling penting ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan AWPI sebagai organisasi profesi wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Pihaknya akan terus mengawal persoalan inflasi dan kebijakan pemerintah daerah agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
”Kami tidak sedang mencari kesalahan pemerintah, tetapi mengingatkan bahwa persoalan kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya sendiri. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari lemahnya antisipasi dan pengendalian harga,” tuturnya.
Red
