PESISIR BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dihadiri Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Ketua DPRD, Wakil Ketua II DPRD, serta jajaran anggota DPRD dan unsur pemerintah daerah.
Penyampaian nota pengantar Ranperda APBD 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan kebijakan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Melalui agenda tersebut, pemerintah daerah menyampaikan rancangan kebijakan penganggaran untuk tahun 2027 yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama legislatif guna memastikan arah pembangunan dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
PENGAWASAN ANGGARAN MENJADI HAL PENTING
Pembahasan Ranperda APBD 2027 tidak sekadar menyangkut penyusunan angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perencanaan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, termasuk mencermati setiap program, kegiatan, serta alokasi belanja yang diajukan pemerintah daerah.
Publik tentunya berharap pembahasan APBD 2027 dilakukan secara transparan, objektif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama pada sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dimulainya tahapan penyampaian nota pengantar tersebut, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta: Rikki
Editor: Wahyu
