Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Drs. Sulpakar, M.M., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (12/11/2026).
Sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi langsung terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memastikan kedisiplinan pegawai, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta kualitas pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kunjungannya, Sulpakar menegaskan bahwa setiap OPD harus memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kinerja, memperkuat tanggung jawab aparatur, dan menghadirkan pelayanan yang profesional. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program kerja, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya ingin seluruh jajaran OPD memahami bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat. Berikan pelayanan secara profesional, responsif, cepat, dan maksimal. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit ketika membutuhkan pelayanan pemerintah,” tegas Sulpakar.
Selain menyoroti kualitas pelayanan, Sulpakar juga memberikan perhatian khusus terhadap kedisiplinan ASN, terutama kepatuhan terhadap jam kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa disiplin merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, produktif, dan berintegritas.
“Disiplin bukan hanya persoalan hadir dan pulang sesuai jam kerja, tetapi juga menyangkut kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Saya minta seluruh ASN menjaga komitmen, meningkatkan etos kerja, dan membuktikan tanggung jawab melalui kinerja nyata,” ujarnya.
Saat melakukan sidak di Bapenda, Sulpakar secara khusus menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemetaan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
Ia meminta jajaran Bapenda tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga terus menghadirkan inovasi dan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) pada DPMPTSP, Sulpakar mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun nonperizinan. Ia menegaskan bahwa MPP harus mampu memberikan kemudahan akses, kepastian prosedur, serta kecepatan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“MPP harus benar-benar menjadi wajah pelayanan pemerintah daerah. Pastikan masyarakat mendapatkan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Jangan hanya menjalankan rutinitas, tetapi terus lakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan,” ungkapnya.
Menurut Sulpakar, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah harus dibangun melalui kinerja yang konsisten, kedisiplinan aparatur, serta pelayanan yang memberikan manfaat nyata. Karena itu, seluruh OPD dituntut bekerja secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui sidak tersebut, Sulpakar berharap Bapenda semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, sementara DPMPTSP terus meningkatkan standar pelayanan publik melalui MPP.
“Saya tegaskan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menjadikan integritas, disiplin, dan profesionalisme sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas pemerintahan,” pungkasnya. (Rendra)
