PASAR & KOMODITAS
🏅 Emas Antam: Rp 1.415.000/gr
🔄 Buyback Emas: Rp 1.260.000/gr
🛢️ Minyak Brent (Oil): $79.65/bbl (+0.45%)
💵 USD / IDR: Rp 15.680 (-0.12%)
📈 IHSG: 7.420,50 (+0.38%)
🪙 Perak / Silver: Rp 16.850/gr
🏅 Emas Antam: Rp 1.415.000/gr
🔄 Buyback Emas: Rp 1.260.000/gr
🛢️ Minyak Brent (Oil): $79.65/bbl (+0.45%)
💵 USD / IDR: Rp 15.680 (-0.12%)
📈 IHSG: 7.420,50 (+0.38%)
🪙 Perak / Silver: Rp 16.850/gr
BUDAYAHeadlineLampung Tengah

Reses Tahap 7 Tahun 2026, Ni Ketut Dewi Nadi Serap Aspirasi Warga Lempuyang Bandar, Kesejahteraan Kader Posyandu Jadi Perhatian

Rendra
435
×

Reses Tahap 7 Tahun 2026, Ni Ketut Dewi Nadi Serap Aspirasi Warga Lempuyang Bandar, Kesejahteraan Kader Posyandu Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini

Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) VII Kabupaten Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi, S.T., M.Sos., melaksanakan kegiatan Reses Tahap 7 Tahun 2026 di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Ni Ketut Dewi Nadi membuka ruang dialog bersama masyarakat, termasuk para kader Posyandu yang selama ini berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Melalui pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari peningkatan kesejahteraan kader, jaminan perlindungan sosial, hingga penguatan sarana dan prasarana Posyandu.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PMK Lampung Tengah, Fathol Arifin, S.I.P., M.M., jajaran perangkat daerah terkait, Camat Way Pengubuan, Nico Finandi Asnawi, S.I.P., M.M., Camat Terusan Nunyai, Andri Yulizar, S.E., M.H., serta kader Posyandu dan masyarakat dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta wakil rakyat dalam mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam sesi dialog, perwakilan kader Posyandu Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, menyampaikan tiga aspirasi utama, yakni peningkatan insentif kader Posyandu, fasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan, serta perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berharap perhatian terhadap kesejahteraan dan jaminan perlindungan tersebut dapat ditingkatkan, mengingat besarnya tanggung jawab kader dalam membantu pelayanan kesehatan ibu, anak, balita, dan keluarga di tengah masyarakat.

Aspirasi serupa juga disampaikan perwakilan kader Posyandu Kampung Lempuyang Bandar. Mereka mengusulkan pembangunan gedung Posyandu yang lebih representatif agar kegiatan pelayanan kesehatan, penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih nyaman dan optimal. Selain pembangunan gedung, para kader juga berharap adanya fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan selama menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Tidak hanya menyangkut kesejahteraan dan pembangunan gedung, para kader juga menyampaikan kebutuhan perlengkapan penunjang Posyandu, seperti timbangan, meja, kursi, dan tikar dengan kualitas yang baik. Mereka berharap bantuan peralatan yang diberikan memiliki standar mutu serta daya tahan yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan kesempatan untuk turun langsung, mendengarkan suara masyarakat, sekaligus memahami kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, para kader Posyandu memiliki kontribusi penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat sehingga kesejahteraan, perlindungan, dan fasilitas penunjang tugas mereka patut mendapatkan perhatian.

“Saya hadir di sini untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan, khususnya dari para kader Posyandu, merupakan hal yang sangat penting untuk kita perjuangkan bersama. Mereka bekerja dan mengabdi di tengah masyarakat, membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga, ibu, dan anak. Karena itu, kesejahteraan serta fasilitas yang menunjang tugas mereka juga harus menjadi perhatian,” ujar Ni Ketut Dewi Nadi.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan dikawal melalui mekanisme serta kewenangan yang dimiliki sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Ia menilai, usulan mengenai insentif, jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan gedung, hingga pengadaan perlengkapan Posyandu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat harus dilakukan melalui jalur pemerintahan yang tepat. Apabila usulan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, dirinya akan berupaya mengawal melalui tugas dan fungsi DPRD, termasuk fungsi penganggaran dan pengawasan. Sementara itu, apabila merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ia siap membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan masyarakat tetap memperoleh perhatian sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Kalau usulan masyarakat masuk dalam kewenangan provinsi, tentu akan saya perjuangkan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Namun, apabila menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Yang terpenting, jangan sampai aspirasi masyarakat terabaikan hanya karena persoalan kewenangan. Komunikasi dan sinergi harus terus kita bangun agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Way Pengubuan Nico Finandi Asnawi, di dampingi Camat Terusan Nunyai Andri Yulizar, menyambut baik pelaksanaan Reses Tahap 7 Tahun 2026 tersebut. Menurutnya, kegiatan reses menjadi ruang komunikasi yang sangat penting untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan wakil rakyat secara langsung.

“Kami menyambut baik kegiatan reses ini. Melalui pertemuan seperti ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di lingkungan mereka. Kami berharap aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait kesejahteraan kader Posyandu, jaminan perlindungan sosial, serta peningkatan sarana dan prasarana Posyandu, dapat menjadi perhatian bersama,” ujar Nico.

Ia menambahkan, kader Posyandu merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kampung. Mereka memiliki peran besar dalam membantu pelayanan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga.

“Kader Posyandu adalah orang-orang yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Pengabdian mereka sangat berarti. Karena itu, sudah sewajarnya apabila kesejahteraan, perlindungan, dan fasilitas penunjang kegiatan mereka terus kita dorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tambahnya.

Menurut Nico, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap para kader yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan dasar di lingkungan kampung.

Melalui Reses Tahap 7 Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi yang semakin kuat antara masyarakat, pemerintah kecamatan, dan DPRD Provinsi Lampung. Bagi Ni Ketut Dewi Nadi, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana kebutuhan masyarakat terpenuhi, pelayanan dasar semakin baik, serta para kader yang bekerja di tengah masyarakat mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak. Aspirasi yang dihimpun diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan menjadi bahan perjuangan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat. (Rendra)

HAK CIPTA DILINDUNGI
Dilarang mengutip atau menyalin artikel tanpa mencantumkan link sumber resmi Karya Nasional.

2