KARYANASIONAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah menggelar Rapat Paripurna Tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 di Gedung Dewan setempat, Jum’at (6/11/2020).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto, Wakil Ketua II Firdaus Ali, Wakil Ketua III Muslim Anshori, dan para Anggota Dewan serta Sekretaris DPRD Lamteng Syamsi Roli beserta jajarannya.
Paripurna juga turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lamteng Nirlan, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Para Kepala Dinas, Badan dan Bagian dilingkungan Pemkab Lampung Tengah, serta Jajaran Forkopimda setempat.
Dari surat masuk yang dibacakan Sekertaris DPRD Lamteng Syamsi Roli bahwa Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah, telah memberikan kuasa kepada Pj. Sekertaris Daerah untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus membacakan sambutannya.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lamteng Meri Andriyani menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa 16 Oktober 2020 lalu Bupati Lampung Tengah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Lamteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar Penyusunan RAPBD.
Setelah dilakukan pembahasan terkait KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021, maka Badan Anggaran DPRD Lamteng menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan sebagai berikut:
1. PENDAPATAN
Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 sebesar Rp.2,511 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.183,093 milyar lebih. Dana Perimbangan sebesar Rp.1,724 triliun lebih, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.603,525 milyar lebih.
Setelah pembahasan Pendapatan Asli Daerah naik dari yang semula ditarget Rp.183,093 milyar lebih menjadi
Rp.197,093 milyar lebih, atau meningkat sebesar 14 milyar. Sehingga total pendapatan setelah pembahasan Rp.2,525 triliun lebih.
Dari hasil pembahasan bahwa PAD dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah disahkan. Salah satu contohnya Perda tentang pajak air bawah tanah yang belum maksimal penerapannya.
Kemudian, dari hasil kunjungan kerja Anggota DPRD Lamteng ke Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, telah menerapkan pajak parkir berlangganan yang dibebankan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk itu agar diadakan kajian untuk pajak parkir berlangganan di Kabupaten Lampung Tengah.
Selanjutnya, data dari PLN ada sekitar lima ribu pelanggan PLN yang menggunakan KWH lama menunggak pembayaran. Untuk itu agar diadakan kajian untuk mengalihkan tagihan listrik ke sistem prabayar.
2. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar Rp.2,595 triliun lebih yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.1,123 milyar lebih. Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp.921,117 milyar lebih. Belanja Hibah sebesar
Rp.54,369 milyar lebih. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.30 milyar lebih. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.8,912 milyar lebih, dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.457,522 milyar lebih.
3. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar 70 milyar lebih. Hal ini untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga anggaran berimbang.
“Demikianlah Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021,” tutup Meri Andriyani.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekretaris Dearah Nirlan juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Lamteng dan Tim Anggaran Pemeritntah Daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara Ekskutif dan Legislatif.
“Selanjutnya kesepakatan KUA dan PPAS akan menjadi dasar kami untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021,” ungkapnya.
Sedangkan beberapa hal yang menjadi prioritas dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 diantaranya adalah untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan untuk membiayai bidang urusan lain yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah.
“Terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, tentunya hal ini akan kami upayakan semaksimal mungkin sehingga kedepan PAD kita semakin meningkat,” ujar Nirlan.
Kemudian terkait dengan diadakan kajian untuk pajak parkir berlangganan, perpindahan tagihan listrik ke sistem prabayar, dan Pengesahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021, hal ini akan dipelajari dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instasi terkait.
“Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021. Semoga niat baik yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Lampung Tengah mendapat ridho dari Allah SWT,” tutupnya.
Ditambahkan Pj. Sekretaris Daerah Lamteng Nirlan. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya telah diberikan kuasa untuk mengikuti jalannya rapat paripurna. Sebab, Pjs. Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah tidak bisa hadir karena masih dalam isolasi mandiri.
“Benar meski dalam kondisi baik, Pjs. Bupati Lamteng Adi Erlansyah masih dalam masa isolasi mandiri. Sehingga memberikan kuasa kepada saya untuk hadir dalam rapat paripurna. Kita bisa lihat tadi beliau tetap mengikuti jalannya sidang secara Virtual,” jelasnya. (red)
