KARYA NASIONAL – Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sorotan penting bagi Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Sumarsono, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Terbanggi Besar dan Seputih Agung kemarin.
Sumarsono mengatakan, hanya dengan pendidikan dan kesehatan akan menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Namun masyarakat menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, dan melupakan kesehatan dan pendidikan. Padahal hanya dengan sehat dan berpendidikan akan membangun SDM yang berkualitas. Sehingga masyarakat Lampung Tengah siap bersaing dengan siapapun,” ujarnya.
Sumarsono juga mengharapkan agar dalam pembahasan mengenai pembangunan perlu adanya komunikasi yang inten antara Pemerintah Kampung, Pemerintah Kabupaten dan DPRD, sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang bisa direspon dengan baik.
“Melalui Musrenbang ini dapat kita rangkum semua kebutuhan masyarakat, tentunya tetap mengedepan skala prioritas karena berhubungan dengan ketersedian anggaran,” kata Sumarsono.
Selain Musrenbang, politisi PDI Perjuangan Lamteng ini juga berpendapat agar reses anggota dewan dapat dijadikan dasar perencanaan di tahun anggaran 2023 mendatang.
Menurutnya, hasil perencanaan dua kegiatan itu wajib dijadikan sebagai bahan dan dasar dari penganggaran. Itu penting supaya semangat dari anggaran itu memang menjawab kebutuhan masyarakat bukan atas dasar dari keinginan pemerintah daerah semata.
“Memang kita akui persoalan itu erat kaitannya dengan anggaran yang minim. Namun disitulah peran pemerintah untuk terus memacu menaikkan anggaran dan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Lanjut Sumarsono, masalah anggaran itu sudah tentu pasti ada, tapi tidak serta merta hasil dari Musrenbang itu gugur begitu saja. Maka dari itu DPRD berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembangunan yang aspiratif itu bisa terealisasi dengan kewenangan penganggaran yang ada di lembaga.
“Kami tetap berharap marwah pelaksanaan Musrenbang itu kembali ditegaklan, partisipasi warga sangat diharapkan. Sebab pembangunan yang sebenarnya adalah aspiratif,” ucapnya.
Perlu disadari, APBD itu milik rakyat, digunakan untuk membiayai program milik rakyat juga, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat bersinergi dengan program milik pemerintah.
“Jadi masyarakat perlu diberitahu kalau pembangunan tidak hanya di sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Namun bisa dalam bentuk pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya,” ungkap Ketua DPRD Lamteng. (red)
