KARYANASIONAL – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar aksi damai terkait terlambatnya pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang tak kunjung cair.
Persoalan ini pun mematik kegalauan seluruh Peratin dan perangkat Pekon di Pesisir Barat, sehingga melaksanakan aksi di depan perkantoran Pemda setempat, Senin (10/04/2023).
Langkah PPDI menggelar aksi damai didepan perkantoran Pemkab Pesisir Barat. Sepertinya tidak ada yang salah, asal prosedurnya telah dipenuhi, misal izin keramaian kepada pihak keamanan telah dikantongi, dan selama menggelar aksi tidak anarkis.
Jika memang aksi damai digelar, itu wajar-wajar saja, sebab, mereka ingin mengetahui kejelasan pembayaran siltap. Dan menyampaikan kebebasan pendapat itu ada dalam UUD, selama tidak melakukan perbuatan anarkis, aksi damai boleh- boleh saja.
Pelajaran yang dapat kita petik dari aksi damai adalah, kedepan diharapkan apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah “kudu” ditunaikan. Jangan ditunda-tunda, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kiranya pula, aksi damai yang dilakukan murni aksi memperjuangkan hak para perangkat pekon, tidak ada yang menunggangi, Kita semua harus menghormati Pesisir Barat yang berjuluk Negerinya Para Sai Batin dan Para Ulama.
Para koordinator aksi pula menyatakan tuntutan agar siltap mereka dibayarkan dan aksi damai ini mereka menuntut agar buatin hadir di hadapan mereka tetapi sang bupati lagi tidak ada di tempat maka dari pihak Satpol-PP dan Polres mengatakan silahkan bawa perwakilan untuk menghadap sekda , tetapi perwakilan mempersetujuinnya dengan syarat 10 orang perwakilan , dan setelah itu sekda langsung memaparkan tuntutan serta solusi dihadapan seluruh peserta aksi damai. (Rikki)
