KARYA NASIONAL – Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) manyambut baik langkah pemerintah daerah dalam menyikapi keluhan sejumlah jurnalis terkait kerjasama media ditahun anggaran 2026.
Ketua AWPI Lamteng Reston Nawawi mengatakan, peran serta jurnalis dalam hal pemberitaan menjadi penentu keberhasilan seorang pemimpin untuk membangun suatu daerah. Harapan itu menyusul pentingnya sinergi antarlembaga dalam pengelolaan anggaran publikasi dan kemitraan media agar berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
“Kami harap, rapat kordinasi antara Dinas Kominfo dengan Sekretariat DPRD Lamteng yang akan digelar Senin 2 Februari 2026, dapat menghasilkan keputusan yang positif dan berpihak pada kesejahteraan media yang selama ini menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Reston, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Terlebih, dibawah kepemimpinan Plt. Bupati Lamteng I. Komang Koheri, kerjasama media dengan pemerintah daerah tidak lagi dikebiri dengan aturan-aturan yang menyulitkan wartawan.
“Kami yakin Pak Bupati Lamteng Komang Koheri bijak dalam mengambil keputusan, dengan kondisi wartawan saat ini. Jadi harapannya, rapat koordinasi bisa menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme kerjasama media, termasuk pola anggaran, administrasi, dan standar profesionalisme. Jadi, media yang telah memenuhi syarat dan menjalin kerjasama resmi dengan pemerintah daerah dan DPRD harus mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional,” ujar Reston.
Ia menilai, kesejahteraan media merupakan bagian dari upaya menjaga independensi dan kualitas pemberitaan. Oleh karena itu, hasil rapat antara Dinas Kominfo dan Sekretariat DPRD Lamteng tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan perusahaan pers dan wartawan yang bekerja secara profesional.
“Media adalah mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD Lamteng. Jika kesejahteraan media diperhatikan dengan baik, maka fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial dapat berjalan lebih optimal,” ujar Reston Nawawi, salah satu putra daerah asli Lampung Tengah.
Rapat kordinasi antara Dinas Kominfo dan Sekretariat DPRD Lampung Tengah yang akan digelar Senin 2 Februari 2026, semoga dapat menghasilkan kesepakatan yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Transparansi dan komunikasi terbuka dinilai menjadi kunci agar kerjasama media dapat berjalan sehat dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan tata kelola kerjasama media di Lampung Tengah, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers demi mendukung keterbukaan informasi publik serta pembangunan daerah. (dra)
