KARYA NASIONAL – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Sosialisasi (Entry Meeting) Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, pemerintahan yang baik diukur dari apa yang dirasakan masyarakat. Program dan kebijakan yang baik akan bermakna ketika diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan memberikan kepastian,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah sekaligus cerminan integritas birokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berdampak pada meningkatnya investasi, berkembangnya dunia usaha, serta percepatan pembangunan daerah.
Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat transformasi digital melalui aplikasi Lampung In sebagai sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah, penyampaian aspirasi dan pengaduan, serta menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan terintegrasi.
Gubernur juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Karena itu, birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik maladministrasi harus terus diperkuat.
Ia turut mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang berhasil meraih Predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi pada Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Meski demikian, ia mengingatkan agar penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Penghargaan bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah masyarakat terus merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menjelaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan mengidentifikasi ruang perbaikan agar pelayanan publik semakin berkualitas, mudah diakses, transparan, tepat waktu, adil, dan bebas dari maladministrasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang lebih awal melaksanakan sosialisasi sebelum proses penilaian dimulai.
Menurutnya, Ombudsman tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mencegah maladministrasi yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.
Ia berharap capaian Provinsi Lampung yang berhasil masuk tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik tahun sebelumnya dapat dipertahankan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja seluruh pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal di Provinsi Lampung. (R)
