Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis potensi desa. Hal itu ditegaskan melalui kehadiran Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lamteng I Komang Koheri, S.E., M.Sos., dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Semergou Lantai 4, Kantor Wali Kota Bandar Lampung. Seminar nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan KDKMP sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan desa.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberadaan KDKMP harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi, tetapi harus mampu menjadi penggerak hilirisasi berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki desa.
Nilai tambah dari potensi ekonomi desa, kata dia, harus sebisa mungkin tetap berputar di desa. Dengan demikian, keberadaan KDKMP dapat memperkuat pelaku UMKM, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan ekonomi baru, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“KDKMP harus mampu menjadi penggerak hilirisasi dan kesejahteraan desa. Nilai tambah dari kekayaan desa harus tetap berputar di desa, sehingga dapat memperkuat UMKM dan meningkatkan kemakmuran masyarakat,” tegas Gubernur Lampung.
Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyambut baik penguatan program KDKMP sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.
Menurut Komang Koheri, koperasi desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan potensi ekonomi sekaligus kebutuhan masyarakat. KDKMP dinilai dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha serta mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan usaha yang ada di desa, sehingga mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Komang Koheri.
Orang nomor satu di Bumi Beguai Jejamo Wawai itu juga menambahkan, penguatan koperasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan tata kelola yang baik, pemanfaatan potensi lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Dengan tata kelola yang kuat dan dukungan berbagai pihak, koperasi diharapkan tidak berhenti sebagai lembaga ekonomi, tetapi benar-benar mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah, Yos Devera, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa penguatan KDKMP harus dibarengi dengan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Menurutnya, koperasi akan semakin kuat apabila mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal serta membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM dan masyarakat.
“Koperasi harus dikelola secara profesional dan benar-benar berangkat dari potensi serta kebutuhan masyarakat. KDKMP jangan hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga harus mampu menghasilkan kegiatan usaha yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat desa,” ujar Yos Devera.
Keikutsertaan Pemkab Lampung Tengah dalam Seminar Nasional KDKMP menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, UMKM, dan masyarakat, pengembangan KDKMP diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Bagi Lampung Tengah, penguatan koperasi desa juga menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan koperasi yang kuat, potensi desa diharapkan tidak sekadar menjadi sumber daya, tetapi dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (R)
