Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) akan mendukung penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) Beras sebanyak 5.620.770 kilogram atau sekitar 5,62 juta kilogram kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
Bantuan tersebut dialokasikan bagi 187.359 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk periode penyaluran selama tiga bulan. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., mengatakan Pemkab Lamteng akan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar penyaluran berjalan tertib, sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat. Kita akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan memastikan pelaksanaan di daerah berjalan sesuai ketentuan,” ujar I Komang Koheri, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya penanganan kemiskinan juga perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Pemenuhan kebutuhan dasar harus berjalan bersama dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, ketahanan pangan dan penguatan pelayanan dasar. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, I Nyoman Gunadiarsa, mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dan monitoring untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Bantuan Pangan Beras di daerah.
I Nyoman menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran dalam koordinasi, monitoring, mendukung validasi mutu dan kualitas beras, serta memastikan ketepatan sasaran penerima sesuai data dan ketentuan yang berlaku.
“Peran kami di daerah adalah melakukan koordinasi, monitoring, mendukung validasi mutu dan kualitas beras, serta memastikan ketepatan sasaran penerima. Sedangkan untuk eksekusi logistik dan distribusi merupakan kewenangan BULOG sesuai penugasan,” ujar I Nyoman Gunadiarsa.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terkoordinasi. Pemkab Lamteng akan terus melakukan komunikasi dan monitoring bersama pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyaluran di lapangan.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar seluruh rangkaian pelaksanaan bantuan pangan di Lampung Tengah berjalan tertib, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima,” katanya.
Program Bantuan Pangan Beras tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), sedangkan eksekusi logistik dan distribusi beras menjadi kewenangan Perum BULOG sesuai penugasan. Pemkab Lampung Tengah mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi, monitoring dan dukungan terhadap aspek-aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Ari Nugraha Mukti, S.STP., M.M., menambahkan bahwa akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan diterima masyarakat yang sesuai dengan sasaran program.
“Program bantuan harus didukung data yang akurat dan terus diperbarui. Ketepatan sasaran menjadi hal penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat sesuai ketentuan,” kata Ari Nugraha.
Dalam pelaksanaan Banpang 2026, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai basis data penerima sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Rincian Bantuan Pangan Beras Kabupaten Lampung Tengah
• Jumlah penerima: 187.359 PBP
• Total beras: 5.620.770 kilogram
• Setara: 5,62 juta kilogram atau 5.620,77 ton
• Periode penyaluran: tiga bulan
Dengan alokasi tersebut, Pemkab Lampung Tengah berharap Bantuan Pangan Beras dapat membantu menjaga akses pangan dan meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat penerima manfaat.
Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG dan Pemkab Lampung Tengah melalui perangkat daerah terkait. Masing-masing pihak menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mendukung agar program terlaksana secara tertib, terkoordinasi dan tepat sasaran. (Rendra)
