Perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar soal kepesertaan. Lebih dari itu, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat yang setiap hari bekerja mencari nafkah memiliki rasa aman ketika menghadapi risiko pekerjaan.
Semangat tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati I Komang Koheri, S.E., M.Sos., melalui peluncuran Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Pekerja Perkebunan Sawit Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026, di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Gunung Sugih, Jumat (25/9/).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lampung Tengah Drs. Thoheran, M.Si., Plt. Kepala Bappeda Lamteng Ir. Roni Witono, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng., Plt. Kepala Dinas Nakertrans Dra. Hj. Mardiana, M.M., Kepala Dinas Sosial Ari Nugraha Mukti, S.STP., M.M., Plt. Kepala Dinas Kominfotik Lamteng Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H., para camat, kepala kampung pendamping, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam sambutannya, I Komang Koheri menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari pekerjaan dengan berbagai risiko.
Menurutnya, masyarakat yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak seharusnya menghadapi risiko pekerjaan seorang diri.
“Kita ingin masyarakat bekerja dengan tenang. Mereka yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga berhak mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko dalam pekerjaan,” ujar Komang Koheri.
Bagi Pemkab Lampung Tengah, keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menghadirkan perlindungan sosial yang semakin dekat dengan masyarakat. Perhatian tersebut secara khusus diarahkan kepada pekerja rentan dan pekerja sektor perkebunan sawit, yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Komang Koheri berharap program tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat hingga tingkat bawah. Ia juga mendorong pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan perlindungan tersebut berjalan secara optimal.
“Harapan kita, program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah, kecamatan, kampung, perusahaan dan seluruh pihak harus bersama-sama memastikan perlindungan ini berjalan dan memberikan manfaat,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Lampung Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan juga telah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi kelompok pekerja rentan.
Pada 2026, Pemkab Lampung Tengah menetapkan target kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 336.529 peserta, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025–2029. Target tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Pemkab Lampung Tengah juga terus mendorong keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar cakupan perlindungan pekerja semakin luas.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Dwi Bhakti Indra Fitriawan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pihak dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat pekerja.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin luas.
Perlindungan tersebut, kata Indra, tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga ketika pekerja menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung optimalisasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi ini diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pekerja,” kata Indra Fitriawan.
Pada akhirnya, program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, rasa aman ketika mencari nafkah untuk keluarga. Petani, buruh perkebunan, pekerja harian dan kelompok pekerja rentan lainnya merupakan bagian penting dari roda perekonomian Lampung Tengah.
Mereka berangkat bekerja setiap pagi dengan satu tujuan sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan kehidupan terus berjalan. Karena itu, Pemkab Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Plt. Bupati I Komang Koheri terus mendorong agar perlindungan sosial ketenagakerjaan semakin dekat, luas dan mudah dijangkau masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kampung diharapkan mampu memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan.
Sebab, di balik setiap pekerja yang berangkat mencari nafkah, terdapat keluarga yang menunggu mereka pulang dengan selamat.
“Langkah inilah yang terus kita perkuat. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi daerah,” pungkas Plt. Bupati Lampung Tengah. (Rendra)
