Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah (Lamteng), I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan I Komang Koheri saat menghadiri pengukuhan Krisno Wandi Siahaan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10/2026).
Krisno Wandi Siahaan dikukuhkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menggantikan Agus Setiyawan yang mendapat penugasan baru sebagai Direktur Investigasi IV pada Kedeputian Bidang Investigasi BPKP di Jakarta.
Pengangkatan Krisno Wandi Siahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026.
Dalam agenda tersebut, turut dikukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Lampung periode 2026–2029.
I Komang Koheri mengatakan, penguatan fungsi pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah, berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengawasan dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dengan BPKP dan jajaran pengawasan intern harus terus diperkuat agar pengelolaan keuangan berjalan transparan, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Komang Koheri.
Ia berharap kepemimpinan Krisno Wandi Siahaan di BPKP Perwakilan Lampung dapat semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh Provinsi Lampung, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami menyambut baik penguatan kepemimpinan BPKP Perwakilan Lampung. Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin erat, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Menurut Komang, pengawasan pemerintah tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemeriksaan setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Lebih dari itu, pengawasan memiliki fungsi penting sebagai early warning system atau sistem peringatan dini untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.
“Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi juga bagaimana memberikan pendampingan, peringatan dini, dan rekomendasi perbaikan agar setiap program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah membutuhkan pengawasan yang profesional, objektif, dan konstruktif agar setiap kebijakan serta penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana seluruh program dan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, akuntabilitas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Plt. Bupati Lampung Tengah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati Lamteng I Komang Koheri didampingi Inspektur Kabupaten Lampung Tengah, Tri Hendriyanto, S.T., M.M. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari dukungan Pemkab Lampung Tengah terhadap penguatan sistem pengawasan intern pemerintah sekaligus peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi risiko sejak dini, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara BPKP, AAIPI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, fungsi pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Rendra)
