Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan program pembangunan berjalan terarah, terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat pembahasan matriks pemetaan urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, Jumat (23/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., bersama Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Pembahasan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan pembagian urusan pemerintahan dengan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Melalui pemetaan yang jelas dan terintegrasi, Pemkab Lamteng berupaya mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Setiap perangkat daerah harus memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Melalui pemetaan urusan pemerintahan yang terintegrasi, kita ingin memastikan setiap program saling mendukung, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Candra.
Ia menjelaskan, perencanaan yang matang harus diikuti dengan pembagian tugas yang jelas serta penguatan sinergi antarsektor. Keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan juga harus dijaga agar program pembangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor lainnya dapat berjalan secara terkoordinasi dengan target yang terukur.
“Yang kita dorong bukan sekadar banyaknya program dan kegiatan, melainkan bagaimana seluruh program disusun berdasarkan prioritas, dilaksanakan secara efektif, dan memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antar-OPD harus terus diperkuat,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, menekankan pentingnya ketertiban administrasi, kejelasan pembagian kewenangan, serta kesesuaian program dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Menurut Eko, pemetaan program dan kegiatan harus dilakukan secara cermat agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemetaan program dan kegiatan harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan maupun kewenangan. Setiap perangkat daerah perlu memastikan program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Eko.
Ia menambahkan, keselarasan program antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“Dengan perencanaan yang terintegrasi, penggunaan sumber daya dan anggaran diharapkan semakin optimal serta selaras dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi program tersebut sejalan dengan arah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., yang menekankan pentingnya kinerja perangkat daerah yang terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.
Dalam pelaksanaan pemerintahan, setiap OPD didorong untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program kerja yang jelas, terkoordinasi, dan dapat dievaluasi. Dengan demikian, setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
Sinkronisasi program antar-OPD juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas daerah.
Melalui rapat tersebut, Pemkab Lampung Tengah berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan secara terpadu, menghindari duplikasi kegiatan, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik berkualitas, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. (Rendra)
