Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode mini kompetisi pada E-Katalog Versi 6 berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, serta persaingan usaha yang sehat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas BMBK Lampung Tengah, Rahmat Danil, S.E., S.T., menjelaskan bahwa mekanisme mini kompetisi pada E-Katalog Versi 6 memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi. Perusahaan yang memenuhi kriteria akan mendapatkan undangan secara otomatis melalui sistem, bukan berdasarkan penunjukan atau pemilihan secara manual oleh PPK.
Menurut Rahmat Danil, sistem melakukan penyaringan secara otomatis berdasarkan data pelaku usaha yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Proses tersebut mempertimbangkan kualifikasi perusahaan, kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta ketersediaan produk yang telah tayang dan berstatus aktif di E-Katalog Versi 6.
“Artinya, perusahaan yang mendapatkan undangan mengikuti mini kompetisi merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria berdasarkan penyaringan sistem. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang sesuai kualifikasi untuk ikut berkompetisi secara terbuka,” jelas Danil, Jumat (30/10/2026).
Ia menerangkan, pelaksanaan mini kompetisi untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan Bandar Sari–Payung Rejo diumumkan secara nasional melalui sistem E-Katalog Versi 6. Dengan demikian, kesempatan mengikuti kompetisi tidak terbatas bagi perusahaan tertentu maupun pelaku usaha yang berdomisili di Lampung Tengah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sistem.
Terkait penggunaan alat concrete paving machine atau slipform paver, Rahmat Danil menjelaskan bahwa kebutuhan peralatan tersebut didasarkan pada pertimbangan teknis, produktivitas, dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan alat tersebut juga tercantum dalam analisa lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi (SE DJBK) Nomor 47 Tahun 2026 dengan kode E 42.
“Dari sisi teknis, penggunaan alat slipform paver diperlukan untuk mendukung percepatan pekerjaan penghamparan beton. Apabila seluruh proses dilakukan secara manual atau konvensional menggunakan tenaga manusia, penyelesaian pekerjaan berpotensi tidak tercapai sesuai target waktu yang tersedia, mengingat masa pelaksanaan pekerjaan hanya 60 hari kalender,” ungkapnya.
Selain mempercepat pekerjaan, penggunaan slipform paver juga dinilai dapat memberikan hasil penghamparan beton yang lebih konsisten, rata, dan rapi. Dengan sistem pengerjaan menggunakan mesin, kualitas hasil pekerjaan dapat lebih terjaga dibandingkan metode penghamparan secara manual atau konvensional. Berdasarkan perhitungan teknis yang disampaikan, dalam waktu sekitar delapan jam, alat tersebut mampu menyelesaikan penghamparan beton sepanjang kurang lebih 800 meter hingga satu kilometer.
Mengenai anggapan bahwa penggunaan alat slipform paver dapat membatasi persaingan usaha atau menyulitkan penyedia mendapatkan layanan sewa alat, Rahmat Danil menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan mini kompetisi. Sebagai gambaran, paket pekerjaan sebelumnya di ruas Bandar Sari–Payung Rejo diikuti tiga perusahaan, sedangkan pada paket mini kompetisi yang sedang berlangsung tercatat hingga delapan perusahaan turut berpartisipasi.
“Fakta adanya tiga perusahaan yang mengikuti mini kompetisi sebelumnya dan hingga delapan perusahaan pada paket yang sedang berlangsung menunjukkan adanya partisipasi pelaku usaha. Hal ini menjadi gambaran bahwa penggunaan alat slipform paver tidak serta-merta membatasi kesempatan perusahaan untuk mengikuti kompetisi maupun mendapatkan layanan sewa peralatan tersebut,” tegasnya.
Rahmat Danil menambahkan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen melaksanakan proses pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan teknologi serta peralatan konstruksi yang tepat merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, menjaga kualitas hasil pekerjaan, dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu, tanpa mengesampingkan prinsip persaingan usaha yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. (Rendra)
