Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui inovasi Sistem Inovasi Penyelarasan Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis RPJMD (SI MADU SDM).
Inovasi strategis ini sejalan dengan komitmen Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., dalam mendorong pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gagasan tersebut menjadi fokus dalam ekspos Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 yang disusun oleh Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Thoheran, M.Si., sebagai bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan.
Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan SDM harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Saya ingin seluruh perangkat daerah bekerja secara terarah, saling mendukung, dan memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan dengan tujuan besar yang ingin kita capai,” tegas Bupati Lamteng I Komang Koheri, Jumat (6/11/2026).
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan pola kerja sektoral. Setiap perangkat daerah harus mampu memahami kontribusinya terhadap sasaran pembangunan daerah sehingga program yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kita butuhkan adalah pembangunan yang memberikan hasil nyata. Perencanaan harus matang, pelaksanaan harus tepat sasaran, dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sinergi seluruh OPD, sumber daya yang kita miliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung Tengah,” ungkapnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Thoheran menjelaskan bahwa pembangunan SDM di Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Pencapaian target pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu OPD, melainkan membutuhkan koordinasi dan penyelarasan program secara menyeluruh.
“Pembangunan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama. Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tetapi seluruh program harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran dan outcome RPJMD. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelarasan agar seluruh potensi yang dimiliki pemerintah daerah dapat berjalan secara sinergis,” jelas Thoheran.
Ia menerangkan, SI MADU SDM dirancang sebagai mekanisme tata kelola, bukan sekadar membentuk aplikasi baru. Inovasi ini menghubungkan perencanaan, data, indikator, target, kelompok sasaran, sumber daya, hingga monitoring program pembangunan SDM dalam satu kerangka kerja bersama.
Pada tahap awal, proyek perubahan tersebut melibatkan empat perangkat daerah, yakni Bappeda, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
Masing-masing perangkat daerah memiliki kontribusi strategis.
Bappeda berperan sebagai koordinator perencanaan dan penyelarasan terhadap RPJMD, BKPSDM memperkuat kapasitas serta kompetensi aparatur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mendukung pembangunan SDM produktif melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Berdasarkan hasil identifikasi awal, persoalan utama yang ditemukan bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan belum optimalnya keterhubungan antara program, indikator, target, kelompok sasaran, dan outcome pembangunan daerah.
“Yang ingin kita bangun bukan program baru yang justru menambah beban perangkat daerah. Kita ingin memastikan program yang sudah tersedia dapat saling melengkapi, memiliki indikator yang terukur, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam laporan proyek perubahan tersebut, SI MADU SDM memiliki delapan tahapan utama, yaitu Governance and Scope, Baseline, Alignment RPJMD, Gap/Irisan/Complementarity, Validation and Recommendation, Pilot/Simulation, Monitoring and Learning, serta Institutionalization.
Kedelapan tahapan tersebut menjadi alur kerja untuk memastikan setiap program terpetakan dengan baik, dilakukan analisis kesenjangan dan keterkaitan antarprogram, divalidasi bersama, kemudian diuji melalui mekanisme percontohan sebelum ditetapkan sebagai tata kelola yang berkelanjutan.
Dari sisi pemetaan sumber daya, portofolio program empat OPD yang masuk dalam proses screening mencapai Rp222.793.345.213. Nilai tersebut merupakan gambaran sumber daya program yang dipetakan, bukan angka penghematan anggaran maupun indikasi terjadinya tumpang tindih program.
Thoheran menambahkan, keberhasilan SI MADU SDM tidak semata-mata diukur melalui perubahan indikator pembangunan secara langsung dalam waktu singkat. Fokus utama proyek perubahan ini adalah membuktikan adanya perbaikan proses tata kelola, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, penguatan kolaborasi lintas OPD, serta tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terarah.
“Keberhasilan inovasi ini harus terlihat dari perubahan cara kerja. Mulai dari tersedianya baseline bersama, pembagian peran yang jelas, keselarasan program dengan RPJMD, hingga adanya rekomendasi dan tindak lanjut lintas perangkat daerah. Dengan demikian, setiap program dapat dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap pembangunan SDM,” ungkap Thoheran.
Bupati Lamteng I Komang Koheri berharap inovasi SI MADU SDM dapat menjadi salah satu instrumen penguatan kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kedepan, saya berharap setiap program pembangunan benar-benar memiliki arah dan ukuran keberhasilan yang jelas. Kita harus bekerja bersama, membangun sinergi, serta mengoptimalkan seluruh potensi daerah. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah,” tegas Bupati.
Melalui proyek perubahan SI MADU SDM, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diharapkan memiliki model tata kelola penyelarasan program pembangunan SDM berbasis RPJMD yang dapat memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, meningkatkan ketepatan perencanaan, serta meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran dan duplikasi program.
Inovasi ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung agenda pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025–2029. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, Pemkab Lamteng terus mendorong terwujudnya pembangunan manusia yang unggul, inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. (Rendra)
