KARYANASIONAL.COM, LAMPUNG UTARA __ Mengendapnya sertifikasi guru sejak tahun 2013 hingga 2019 di Kabupaten Lampung Utara menjadi tanda tanya besar beberapa elemen masyarakat.
Dalam kejanggalan ini, masyarakat pun berasusmsi sertifikasi guru yang nilainya mencapai miliaran rupiah tersebut diduga depositokan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
“Anggaran miliyaran lebih itu dikemanakan. Wajar kalau kami (masyarakat) mempertanyakan uang itu. Itukan hak milik orang banyak. Dan dalam kurun waktu 6 tahun anggaran itu masuk ke rekening siapa? Apa mungkin di depositokan,” cetus sumber yang bisa dipercaya namun enggan namanya disebutkan.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Sukma Frando. SH mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu kasus tersebut untuk membuktikan unsur pidananya.
“Akan kita pelajari dulu, ada atau tidak unsur pidana nya. Nanti silakan koordinasi dengan Kasi Intel,” ujarnya.
Sukma menegaskan, Korps Adhyaksa dalam mengungkap kasus korupsi di Lampung Utara tidak main-main, baik masih berupa penyelidikan maupun yang akan ditingkatkan ke penyidikan.
“Kita tidak main-main mengungkap kasus. Contohnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pada organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, seperti Dinas Kesehatan terkait dugaan raibnya dana DOP dan BOK tahun 2018, kita sudah tetapkan tersangkanya,” tegas Sukma.
Dilain pihak, Ketua LSM KotaLada Lampung Utara, Dedy Hatab SE, sangat apresiasi dengan kinerja Kejaksaan Negeri Kotabumi yang selalu serius dalam mengungkap kasus dan memberantas korupsi.
“Melihat kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam menelusuri atau memberantas korupsi, kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan. Kami harap hal ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lebih maksimal lagi kedepannya. Dengan begitu apa yang sudah dilakukan Kejari Lampung Utara bisa ditiru oleh penegak hukum lainnya, baik di Lampung Utara maupun daerah lain.” pungkasnya. (Edi).
