Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memberikan apresiasi kepada Bupati Tuba Winarti
KARYANASIONAL.COM, Tulang Bawang_ Bupati Tulangbawang Hj. Winarti, S.E., M.H menghadiri Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Pancoran – Jakarta Selatan, Rabu (9/5).
Dalam Rakor yang juga dihadiri Kepala Daerah seluruh Indonesia itu, Winarti mendapatkan apresiasi langsung dari Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo atas pelaksanaan penyerapan Dana Desa tahap I dan keberhasilannya membangkitkan kemitraan petambak rakyat Bratasena dengan perusahaan dan pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan.
Pada kesempatan itu juga, Winarti yang akrab disapa dengan Bupati Gotong Royong itu juga mendapatkan keistimewaan dengan diminta oleh Eko Putro Sandjojo berdiri di depan seluruh kepala daerah yang hadir dalam rakor tersebut untuk memperkenalkan diri atas pencapaiannya.
Mendes PDTT juga mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi dan gotong royong yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.
Winarti mengatakan, pencapaian tersebut merupakan salah satu bentuk gotong royong yang telah diterapkan di Kabupaten Tulangbawang Sebagai bentuk pengaplikasian nilai luhur dari Pancasila.
Di sela-sela rakor, mantan ketua DPRD Tulangbawang itu juga tidak hentinya terus meminta bantuan kepada Kemendes PDTT untuk memberikan bantuan secara berkala dan berkesinambungan di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur.
“Alhamdulillah, Pak Menteri akan menambah dana KUR untuk petambak Bratasena jika listrik sudah masuk pada tahun ini,”ungkapnya.
Atas bantuan bantuan yang telah diberikan kepada Kabupaten Tulangbawang, Winarti tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Kemendes PDTT karena telah memberikan perhatian lebih untuk Kabupaten Tulangbawang.
Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2018 merupakan kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.(Hartawan).
