KARYANASIONAL.COM,Lampung Utara- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura) kembali mendapatkan Apresiasi Penghargaan di Bidang Hukum dan HAM dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (RI).
Setelah sebelumnya di tahun 2017, Pemkab Lampura terpilih sebagai Kabupaten Peduli Hukum dan HAM, dimana penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., MH di Surabaya, Jawa Timur.
Kali ini Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara menerima Apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI berupa penghargaan Anubhawa Sasana Desa atas kiprah Bupati Lampung Utara dalam membina dan mengembangkan Desa-desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagai Desa Sadar Hukum dan HAM.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Acara Penanda tanganan Nota Kesepahaman, Peresmian Desa Sadar Hukum dan Pengukuhan Duta HAM, serta Pengarahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu 12 September 2018.
Penghargaan diberikan atas pembinaan dan pengarahan Bupati Lampung Utara dan juga peran serta masyarakat desa dalam bentuk kesadaran dan kepedulian akan Hukum dan menurunnya tingkat kriminalitas. Diantaranya Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang, Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan, Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli dan Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara.
Bupati Lampung Utara, H. Agung Ilmu Mangkunegara mengapresiasi peran masyarakat Empat Desa tersebut akan kesadaran dan kepedulian terhadap Hukum dan HAM.
Kepada 4 Desa yang dinobatkan menjadi Desa Sadar Hukum, Bupati Agung berharap hal teraebut bisa di pertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi agar tahun depan bertambah kembali, sehingga Lampung Utara menjadi kabupaten terdepan di Provinsi Lampung dalam hal Desa Sadar Hukum.
“Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasonna H. Laoly ini adalah apresiasi Pemerintah Pusat terhadap masyarakat Lampung Utara. Saya minta masyarakat terus mempertahankannya. Jika ada konflik horizontal, saya harap dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui Kades dan Camat setempat, agar Lampung Utara tetap kondusif.”harap Bupati Lampung Utara yang selalu turun tangan langsung jika terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat desa.
(Edi)
