KARYANASIONAL.COM, Bandar Lampung __ Beberapa pihak pendukung-pemerhati progresivitas perjuangan pengusulan kajian relokasi ibu kota pusat pemerintahan negara RI pengganti DKI Jakarta ke Lampung, menantikan kepastian waktu Gubernur Lampung Ir H Arinal Djunaidi untuk segera mengeksekusi pengajuan resmi kajian Lampung Ibu Kota Pusat Pemerintahan RI ke meja presiden.
Mengingat Lampung secara kandidasi, dianggap sungguh siap bin layak jadi alternatif calon lokasi, namun hingga kini terpantau belum resmi diajukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut diantaranya diungkapkan oleh narasumber FGD DKI Lampung I Emersia 15 Agustus 2019, praktisi infrastruktur Ir H Ginta Wirya Senjaya. Pria yang juga Ketua DPW Gebu Minang Provinsi Lampung ini kerap mengingatkan agar Lampung jangan sampai “ketinggalan kereta”.
“Semoga Pak Gubernur dan anggota DPR-RI asal Lampung gak kehilangan momentum lagi,” tulis Ketua APBAI (Asosiasi Pengusaha Batu Andesit Indonesia) Lampung ini di grup ofisial Panja FGD DKI Lampung I, Jum’at (05/06/2019) pagi, pukul 07.27 WIB.
Sebelumnya, 13 Juni 2019, inisiator FGD DKI Lampung –kini ketua harian tim #dkilampung Dr H Andi Desfiandi Alfian SE MA menyatakan, pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas afirmasi dukungan Gubernur Lampung yang akan turut memperjuangkan sepenuhnya pengusulan #dkilampung kepada pemerintah pusat.
“Semoga pak Gubernur bisa segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut,” harap salah satu Ketua DPP Apperti (Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia) itu, lewat kanal WhatsApp kepada redaksi, Kamis (13/6/2019) pukul 21.17 WIB.
Diketahui, pernyataan politik perdana Gubernur Arinal di rumah jabatan gubernur Mahan Agung, siang harinya tanggal yang sama itu secara mengejutkan disampaikan pula ihwal dukungan dimaksud.
Di tempat yang sama pula, dua pekan lebih sesudahnya, tepatnya Minggu (30/6/2019), Gubernur bahkan telah menyampaikan keunggulan kompetitif-keunggulan komparatif geostrategi Lampung sebagai calon seksi ibu kota pusat pemerintahan negara pengganti DKI Jakarta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja di Lampung.
Pernyataan itu, Andi menanggapi, merupakan energi luar biasa bagi perjuangan mewujudkan Lampung sebagai alternatif ibu kota negara Indonesia menggantikan Jakarta.
Melansir radarlampung.co.id, tujuh keunggulan yang ‘di-endorse’ gubernur, (1) Lampung memiliki potensi yang mencirikan sebagai ibu kota negara maritim, (2) tidak jauh dari Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, (3) punya aksesibilitas dan keberagaman pilihan moda transportasi Lampung ke Jakarta dan atau sebaliknya.
“Beragam. Ada yang 25 menit, 3 jam, dan ada yang 8 jam sehingga bisa memilih akses tercepat untuk ke Jakarta,” ujar Arinal kepada Menteri, seperti dilansir Radar Lampung.
Lalu, (4) Lampung lumbung pangan Indonesia dan lumbung ternak untuk Sumatera dan DKI Jakarta serta masuk 10 besar nasional –tidak akan mengalami kesulitan terkait kebutuhan pangan ketika ibu kota pindah ke Lampung, (5) memiliki semua suku bangsa Indonesia yang mencerminkan penyesuaian budaya, sosial, dan politik Indonesia dengan tingkat keterbukaan masyarakat tinggi.
Berikutnya, (6) memiliki potensi Gunung Anak Krakatau yang berjarak sama dari ibukota Jakarta, ke Gunung Krakatau, (7) ketersediaan lahan milik negara yang diusulkan berada di timur dan tenggara arah selatan Lampung yang relatif minim risiko bencana alam terutama gempa bumi dan tsunami.
”Tanah di Lampung tersedia dan kita punya Taman Nasional (Way Kambas, red) dengan luas 120 ribu hektar yang sebagian bisa dimanfaatkan untuk ibu kota dan wilayah Lampung Selatan juga memungkinkan,” kata Arinal.
Sebut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 1981 dan Ketua DPD Partai Golkar Lampung itu, pertimbangan tersebut akan ia kaji dan akan pula disampaikan ke Presiden. Ia pun berharap, Insya Allah Lampung akan menjadi ibu kota pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta.
“Apabila bapak presiden setuju, karena kita sangat tergantung dengan bapak presiden dan pertimbangan-pertimbangan yang profesional,” ujar Arinal, seperti dilaporkan jurnalis Radar Lampung, Rimadani Eka Mareta.
Harapan segera diajukannya kajian Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI kepada Presiden Joko Widodo, agar bisa dimasukkan pula dalam studi literatur Kementerian PPN/Bappenas prapenetapan lokasi terpilih juga ramai disuarakan warganet pendukung #dkilampung melalui media sosial atau kanal aspirasi grup ofisial Panja FGD DKI Lampung. [red]
