KARYANASIONAL.COM, Bandar Lampung __ Menurut data BPS, potret sanitasi di Indonesia saat ini adalah 74.58% untuk akses sanitasi. Dapat dipastikan Indonesia tidak dapat mencapai target RPJMN 2019 untuk mencapai akses 100%. Dari 74.58% akses tersebut, akses yang dapat dinilai termasuk sanitasi aman hanya 7.42% pada tingkat nasional.
Melalui Program Voice for Change Partnership (V4CP), SNV Negara Indonesia menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan International Wash (Sektor Sanitasi) Learning Event yang bertempat di Padang, Sijunjung dan Solok tanggal 22-26 Juli 2019.
Mitra Bentala dan YKWS Lampung beserta PKBI dan LP2M Sumatera Barat mewakili NGO Indonesia pada acara tersebut yang juga dihadiri oleh Kedutaan Besar Belanda, AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, SNV Negara Belanda, SNV Negara Kenya, SNV Negara Ghana.
Carel dari Kedutaan Belanda menyampaikan, International Learning Event merupakan kegiatan tahunan yang mana antar negara saling berbagi mengenai cara menciptakan pasar, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan rantai pasok dalam sektor sanitasi guna mencapai Open Defecation Free (ODF) dan akses sanitasi universal.
Dalam rangkaian kegiatan International Event ini dilakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat -Prof Dr. H. Irwan Prayitno, menyampaikan Beberapa program yang sudah dilakukan pemprov Sumbar yakni monev desa ODF dan verifikasi kab/kota ODF dan pemberian lebih dari 1700 jamban gratis kepada masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak tantangan yang dihadapi. Saat ini baru 2 kabupaten dari 19 kabupaten di Sumatera Barat yang ODF.
Selanjutnya Gubernur berkomitmen untuk memonitor dan mengontrol pemerintah kabupaten/kota dalam hal perencanaan, sistem melalui Pergub, kepemimpinan, sosilisasi pentingnya sanitasi kepada masyarakat, dan pelibatan sektor swasta.
Sementara itu, Mashabi Direktur Mitra Bentala pada event Internasional menyampaikan,” melalui kegiatan ini yang dihadiri oleh negara Belanda, Negara Ghana dan Kenya untuk saling tukar pengalaman dalam mengatasi persolan sanitasi walau kondisinya berbeda antar negara. Permasalahan sanitasi ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu pemerintah daerah di berbagai tingkatan dan lini perlu membangun kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, penyedia layanan, dan pihak swasta,” terang Mashabi.
“Selain itu, media memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi untuk membantu perubahan perilaku di masyarakat dan sebagai suara advokasi untuk kebijakan sanitasi yang lebih menyeluruh dan inklusif,” ungkapnya. (Rls)
