Example 728x250
HeadlineLampung Utara

BLT Tidak Tepat Sasaran, Warga Desa Lubuk Rukam Menjerit, Ini Harapannya kepada Bupati Lampura

32
×

BLT Tidak Tepat Sasaran, Warga Desa Lubuk Rukam Menjerit, Ini Harapannya kepada Bupati Lampura

Sebarkan artikel ini

KARYANASIONAL.COM – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang di gelontorkan pemerintah pusat kepada rakyat tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Indonesia sangatlah efektip untuk meringankan beban kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Namun, langkah baik yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementrian Desa (Kemendes) itu tidak berlaku untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Provinsi Lampung.

Hal ini dikarenakan penyaluran BLT yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu tidak tepat sasaran. Bahkan tim verifikasi lapangan tidak transparan saat melakukan pendataan kepada warga yang berhak untuk menerima bantuan tunai tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Tentu langkah baik ini untuk meringankan beban masyarakat ditengah merebaknya pandemi Covid-19,” ujar Baidil, didampingi Sam dan Tabah Sahroilubis mewakili warga Desa Lubuk Rukam lainnya yang tidak mendapakan BLT.

“Kami masyarakat tidak mampu di Desa Lubuk Rukam sangat kecewa dengan Aparat Desa setempat yang melakukan pendataan secara diam-diam seperti siluman. Seharusnya BLT itu diberikan pemerintah untuk rakyatnya yang susah, bukan untuk orang mampu,” tegas warga yang ditunjukan ke Aparat Desa Lubuk Rukam kepada Karyanasional.com.

Masyarakat menilai, bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Desa Lubuk Rukam dilakukan tanpa adanya musyawarah. Bahkan, pendataannya pun jauh dari kriteria yang di tentukan oleh pemerintah.

“Ditengah Covid-19 ini kami sangat butuh uluran tangan pemerintah, khususnya masyarakat petani karet di Desa Lubuk Rukam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami yang mayoritas bekerja sebagai buruh sadap ini sangat bergantung pada harga karet. Saat ini kami sangat menjerit pak Bupati Lampung Utara dan Camat Hulu Sungkai, kami butuh bantuanmu,” keluh rakyat.

READ  Direktorat Narkoba Polda Lampung Tangkap Tiga tersangka Peredaran Narkotika Jenis sabu dan Ekstasi

Oleh karena itu, warga sangat berharap mendapat BLT Dana Desa Tahun 2020 ditengah Covid-19. Sebab, bantuan tunai yang digulirkan pemerintah pusat itu tidak tersentuh masyarakat susah di Desa Lubuk Rukam dengan alasan tidak memenuhi kriteria yang diatur oleh pemerintah.

“Tapi kenyataannya banyak warga yang tidak masuk kriteria malah dapat bantuan. Kami juga sudah menemui Ketua BPD untuk menanyakan mengapa bayak warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Desa Lubuk Rukam tidak mendapatkan bantuan,” kata warga.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua BPD Desa Lubuk Rukam, Erwan Susanto langsung angkat bicara. Menurutnya, bantuan tunai yang digulirkan pemerintah pusat kepada rakyat terdampak Covid-19 harus diberikan pada masyarakat tidak mampu, dan bukan untuk orang yang kebutuhan sehari-harinya sudah cukup.

“Masih banyak warga tidak mampu di Desa Lubuk Rukam ini yang berhak menerima bantuan tunai itu ketimbang warga mampu yang telah menerima bantuan tersebut. Ingat…! bantuan ini untuk orang susah yang terdampak Covid-19, dan bukan untuk orang mampu,” tegasnya.

“Saya sangat sedih kalau bantuan tunai ini tidak disalurkan untuk warga tidak mampu. Jangan ditunda-tunda dengan alasan tidak masuk dalam krierian yang diatur oleh pemerintah. Mereka kan orang susah, jadi sudah selayaknya menerima bantuan itu. Kan sudah sangat jelas bahwa pemerintah menyalurkan bantuan tunai itu untuk warga tidak mampu yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Ketua BPD Desa Lubuk Rukam juga
terpaksa menandatangani kesepakatan bersama demi warga yang benar-benar pantas mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah.

Hal ini dilakukan karena penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lubuk Rukam tidak tepat sasaran. Bahkan ada yang sudah menjadi PNS mendapat bantuan PKH. Dan ini tidak ada tindaklanjut dari Aparat Desa setempat, seolah-olah mereka tidak peduli dengan warganya yang benar-benar butuh bantuan.

READ  Anggap Status Hukum Kliennya Gelap, Law Firm Tosa Akan Surati PN Metro

“Masyarakat meminta agar masalah ini segera ditindaklanjuti. Kalau Aparat Desa Lubuk Rukam tidak bisa menjalankan tugas sebagai abdi negara dan rakyat silahkan mundur. Jangan buat susah kami sebagai rakyatmu,” tegas warga yang disampaikan Ketua BPD Desa Lubuk Rukam. (red/Sawaludin)

Example 120x600
footer { display: block; background-color: black; color: white; border-top: 3px solid #c4a0a4; }