KARYANASIONAL – Pendekar Hukum Lampung Toni Sastra (Tosa) Apresiasi keputusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) kelas IB kota Metro Lampung yang telah berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran Pemilu yang di lakukan oleh Qomaru Zaman calon Wakil Walikota setempat pada waktu lalu.
Pria dengan sapaan akrab abang Toni ini pun menyoroti terkait sikap Bawaslu dan KPU terhadap pencalonan Qomaru Zaman yang dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016, sehingga menurut pasal 5, haruslah dilakukan pembatalan terhadap pencalonan tersebut, apakah KPU dan Bawaslu berani.
Apabila. Lanjut Toni, di lihat pasal 71 ayat (5) Pada undang-undang tersebut memang di sebut dengan kata dan, bukan, atau, apalagi dan atau, namun harus di ditelaah juga bentuk dan wujud pelanggaran antara ayat 2 dan 3 adalah sangat berbeda. caranya berbeda,namun memiliki tujuan yang sama, untuk mempengaruhi pemilu, sehingga tidak tepat rasanya terjemahannya harus memenuhi kedua ayat tersebut, oleh karenanya perlu di buka kembali sebab musabab pasal tersebut di lahirkan.
“Bila perlu meminta pertimbangan dari KPU dan Bawaslu pusat, jangan sampai penerjemahannya salah, sehingga mencoreng semangat pemilu kita di kota metro yang menginginkan Pemilu yang jujur dan Fair.” Tegas Toni saat di konfirmasi Via Whatsapp Jumat (8/11/2024)
Ia juga menegaskan bahwa Jangan Sampai Bawaslu dan KPU tidak cermat mengambil putusan,karena menjadi rujukan,di Pilkada selanjutnya, berbuat salah tapi tidak ada tindakan tegas. KPU dan Bawaslu harus berani mengukir sejarah, memberikan kemenangan kepada rakyat dengan undang-undang yang ada, karena keputusan Bawaslu KPU kota Metro nantinya akan menjadi referensi pada Pemilu mendatang.
Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Metro kelas IB memutuskan bahwa Qomaru Zaman bersalah dalam perkara pelanggaran pidana pemilu
Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Andri Lesmana, dengan Anggota Majelis Hakim Dwi Aviandari dan Dicky Syarifudin dalam sidang di PN setempat, Selasa (5/11/2024).
Vonis ini menetapkan bahwa Qomaru harus membayar denda sebesar Rp 6 juta subsider satu bulan penjara jika denda tersebut tidak dibayarkan.
Dalam pembacaan putusan, hakim menyatakan bahwa Qomaru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pidana pemilu, sesuai dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
Dakwaan ini menuduh Qomaru melakukan tindakan yang melanggar aturan pemilihan yang berlaku, sehingga ia dikenakan hukuman denda atau kurungan sebagai konsekuensi.
Hakim Ketua, Andri Lesmana, dalam pernyataannya menekankan bahwa putusan tersebut telah melalui pertimbangan hukum yang mendalam.
Ia menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan ini bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menangani kasus-kasus pidana pemilu.
“Menyatakan Qomaru Zaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan,” kata majelis hakim dalam putusannya, pada Selasa (5/11/2024).
Selain itu, putusan ini juga menjadi pesan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan agar menghormati aturan yang telah ditetapkan.
Pelanggaran pemilu seperti yang dilakukan Qomaru Zaman merupakan tindakan yang merugikan proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu.
Dengan vonis ini, Qomaru Zaman memiliki kewajiban untuk membayar denda atau menghadapi kurungan jika tidak memenuhi kewajibannya. Putusan ini diharapkan mampu menjadi pengingat pentingnya mematuhi hukum pemilu demi menjaga integritas proses demokrasi. (*)
