KARYA NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi serta Pencegahan Pasca Penindakan bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng), Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang BJW (Beguai Jejamo Wawai) Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, KPK tidak hanya melakukan koordinasi dan pendampingan, tetapi juga mereviu pengelolaan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Reviu meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program dan kegiatan sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian internal serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang pernah terjadi di Lampung Tengah. Melalui evaluasi dan pendampingan tersebut, KPK mendorong seluruh OPD meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat budaya integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain melakukan reviu anggaran, KPK juga memberikan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan agar seluruh perangkat daerah mampu membangun sistem yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menanggapi kegiatan tersebut, Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan KPK. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami membuka diri terhadap seluruh proses evaluasi dan pendampingan dari KPK. Ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk terus melakukan pembenahan sistem, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan setiap program dan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Komang Koheri.
Ia menegaskan bahwa reviu anggaran terhadap seluruh OPD dilingkungan Pemkab Lampung Tengah bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak dini.
“Kami menyambut baik reviu yang dilakukan KPK terhadap seluruh OPD. Ini bukan semata evaluasi, tetapi menjadi langkah pembenahan agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Seluruh rekomendasi KPK akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Komang Koheri juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar bersikap kooperatif, terbuka dalam menyampaikan data, serta menjadikan seluruh rekomendasi KPK sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik maupun serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun birokrasi yang bersih, transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat.
“Kami tidak ingin peristiwa yang mencoreng nama baik pemerintah daerah kembali terulang. Seluruh jajaran harus bekerja dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tutup Komang Koheri.
Melalui sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan seluruh rekomendasi hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti sehingga mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (R)
