KARYA NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat mulai dari tingkat desa. Melalui koperasi, pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih efisien sekaligus memperkuat kendali negara atas rantai pasok kebutuhan pokok dari pusat hingga desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden mengatakan, untuk pertama kalinya pemerintah memiliki jalur distribusi yang terintegrasi dari pusat hingga desa. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan barang dan mencegah praktik penimbunan yang selama ini kerap memicu kelangkaan kebutuhan pokok.
Menurut Presiden, hasil kajian pemerintah menunjukkan bahwa panjangnya rantai distribusi selama ini membuat keuntungan terbesar justru dinikmati oleh para perantara. Berdasarkan penelitian Kementerian Pertanian, sekitar 30 hingga 40 persen keuntungan perdagangan bahan pokok dinikmati middleman, sementara petani dan konsumen hanya memperoleh sekitar 30 persen masing-masing.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan margin distribusi dapat ditekan menjadi sekitar 5 hingga 10 persen. Dengan demikian, sebagian besar keuntungan dapat kembali dinikmati oleh petani dan masyarakat sebagai konsumen, sehingga memperkuat daya beli sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di pedesaan.
Presiden menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.
Selain itu, Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan seluruh program kerakyatan dengan tata kelola yang baik. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyelewengan dan memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Di akhir arahannya, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat telah berada di jalur yang benar. Menurutnya, kebijakan yang dilandasi niat baik, tata kelola yang bersih, dan keberpihakan kepada masyarakat akan menghasilkan manfaat nyata serta semakin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. (*)
