KARYA NASIONAL – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah, Jumat (31/7/2026).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., serta dipimpin oleh Ketua DPRD Lamteng Febriyantoni, didampingi para Wakil Ketua DPRD dan diikuti seluruh anggota dewan. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran, pembahasan tersebut juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah pada masa yang akan datang.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah atas sinergi, kerja sama, serta pembahasan yang dilakukan secara objektif, konstruktif, dan penuh tanggung jawab hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia berharap sinergi tersebut terus dipertahankan demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.
Lebih lanjut, Komang Koheri menegaskan bahwa berbagai rekomendasi, saran, dan masukan yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas, pemerintah optimistis mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan visi “Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045.” (R)
