PESISIR BARAT – Belanja hibah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026 yang mencapai hampir Rp500 juta kini menuai sorotan. Pasalnya, di tengah besarnya anggaran hibah tersebut, sebagian besar Cabang Olahraga (Cabor) yang berada di bawah naungan KONI Pesisir Barat justru mengaku tidak mendapatkan dana hibah sama sekali.
Kondisi itu menjadi keluhan sejumlah pengurus Cabor dan atlet yang selama ini berjuang tertatih-tatih mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Barat di berbagai ajang, mulai dari tingkat provinsi hingga nasional.
Mereka menilai perhatian pemerintah daerah terhadap dunia olahraga tahun ini belum menunjukkan rasa keadilan. Di saat sejumlah Cabor harus bertahan dengan keterbatasan anggaran dan bahkan tidak diberi anggaran, PSSI dan Persani disebut justru mendapatkan suntikan dana yang cukup besar serta rutin melaksanakan event maupun kegiatan keolahragaan.
Bagi Cabor lainnya, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan menyangkut keberpihakan pemerintah terhadap pembinaan atlet. Mereka merasa perjuangan bertahun-tahun membawa nama “Negeri Para Sai Batin dan Ulama” seolah tidak mendapatkan penghargaan yang layak.
Kekecewaan bahkan mulai berkembang menjadi dugaan adanya kepentingan politik dalam kebijakan pengalokasian anggaran olahraga. Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah tidak seharusnya membawa persoalan politik ke dalam pembinaan atlet, terlebih para atlet profesional selama ini tidak memiliki kepentingan dalam pertarungan politik.
Salah seorang atlet yang enggan disebutkan namanya menilai sikap pemerintah daerah dan Disporaparekraf sebagai pihak yang menaungi olahraga di Pesisir Barat masih jauh dari prinsip keadilan.
Menurutnya, kebijakan yang tidak memberikan ruang pembinaan secara proporsional berpotensi mematikan Cabor secara perlahan.
“Jika terus begini, tidak akan ada lagi generasi penerus yang mau melanjutkan perjuangan atlet terdahulu. Kalau terus begini ya pasti Cabor memang dimatikan pelan-pelan,” ujarnya, Minggu (16/8/2026).
Ia meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam menyikapi persoalan tersebut dan tidak membawa “dendam-dendam politik” masa lalu ke dalam kebijakan pembinaan olahraga.
Menurutnya, atlet Pesisir Barat merupakan representasi nyata dari potensi dan bakat anak daerah. Dengan pembinaan dan dukungan yang tepat, atlet-atlet lokal mampu bersaing, bahkan mengungguli daerah lain di tingkat provinsi maupun nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa atlet yang membawa nama Pesisir Barat dalam setiap pertandingan sejatinya turut membawa wajah pemerintah dan pimpinan daerah.
Setiap kemenangan yang diraih atlet, kata dia, merupakan hasil dari proses panjang yang mencerminkan pembinaan, dukungan, fasilitas, semangat, serta perhatian pemerintah terhadap putra-putri daerah.
Sebaliknya, minimnya dukungan dapat menjadi bumerang. Bukan hanya menghambat prestasi, tetapi juga berpotensi membuat regenerasi atlet terhenti karena generasi muda kehilangan alasan untuk terus berjuang melalui jalur olahraga.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, jika belanja hibah Disporaparekraf tahun 2026 mencapai hampir Rp500 juta, ke mana arah dan manfaat anggaran tersebut bagi pembinaan olahraga secara keseluruhan?
Publik, khususnya para atlet dan pengurus Cabor, tentu berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan penerima hibah serta bagaimana skala prioritasnya ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disporaparekraf Pesisir Barat belum memberikan keterangan untuk menjawab persoalan tersebut. Konfirmasi telah disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Minggu (16/8/2026), namun belum mendapatkan keterangan.
Pewarta: Rikki
Editor: Wahyu
