Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan mengedepankan sinergi lintas sektor, kesiapsiagaan di tingkat wilayah, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Penguatan tersebut ditandai dengan koordinasi taktis dan pengumpulan data yang dilakukan Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI bersama Kodim 0412/KM di Kantor BPBD Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memetakan potensi kerawanan Karhutla sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya di tengah kondisi musim kemarau.
Tim Satgas Mabes TNI yang terdiri dari 10 personel tersebut dipimpin Wakil Ketua Tim Penyuluh Karhutla Kolonel Inf Andi Kusworo. Dalam pertemuan tersebut, tim mendorong penguatan pencegahan berbasis masyarakat, termasuk pembentukan Satuan Kampung Bencana sebagai garda terdepan penanganan bencana di tingkat tapak.
Kolonel Andi juga menekankan pentingnya edukasi dan motivasi yang dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat agar upaya pencegahan Karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi mampu menekan potensi kebakaran sejak dini.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPBD Lampung Tengah, Ricky Augusta, S.H., M.H., mengatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi Karhutla.
Menurut Ricky, karakteristik wilayah Lampung Tengah yang luas dan terdiri dari 28 kecamatan membutuhkan pola penanganan yang tidak hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat sistem deteksi dan pencegahan di tingkat masyarakat.
“BPBD Lampung Tengah siap bersinergi penuh dengan TNI, pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait. Sosialisasi kepada masyarakat akan terus kita tingkatkan, karena pencegahan merupakan langkah utama dalam menekan risiko Karhutla,” ujar Ricky.
Ia menjelaskan, meskipun potensi bencana yang dominan di Lampung Tengah antara lain banjir dan angin puting beliung, Karhutla tetap menjadi perhatian serius, terutama karena terdapat wilayah yang memiliki keterkaitan dengan kawasan rawan kebakaran di sekitar perbatasan Lampung Tengah dan Lampung Timur.
Ricky menegaskan, keterbatasan personel dan sarana tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kesiapsiagaan. Karena itu, BPBD terus mendorong pola kerja kolaboratif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maupun unsur TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah kecamatan, kampung, dunia usaha dan masyarakat.
Langkah penguatan mitigasi tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E., M.Sos., yang menekankan pentingnya pemerintah daerah bekerja secara cepat, terkoordinasi dan responsif dalam menghadapi potensi bencana.
Plt. Bupati Lamteng mengarahkan jajaran terkait agar tidak menunggu terjadinya bencana untuk bergerak, tetapi memperkuat langkah antisipasi, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana, serta komunikasi dengan masyarakat.
Dalam menghadapi Karhutla, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah juga diarahkan untuk memastikan koordinasi antar-OPD dan unsur kewilayahan berjalan efektif hingga tingkat kecamatan dan kampung.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan bersama. Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Deteksi dini, pencegahan dan keterlibatan masyarakat harus menjadi kekuatan utama,” demikian arah kebijakan yang ditekankan pemerintah daerah.
Bagi Pemkab Lampung Tengah, penanganan Karhutla bukan semata-mata persoalan pemadaman api, tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi lingkungan, keselamatan masyarakat, aset ekonomi, lahan pertanian serta keberlangsungan aktivitas warga.
Sementara itu, Pasi Ops Kodim 0411/KM Kapten Czi Yatiman menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini.
Menurutnya, pemetaan wilayah rawan secara presisi akan memudahkan penentuan langkah dan pengerahan sumber daya apabila terjadi kebakaran.
“Sinergitas TNI dan BPBD adalah kunci agar respons penanggulangan Karhutla di lapangan berjalan cepat, tepat dan terukur,” tegasnya.
Penguatan mitigasi ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Lampung Tengah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan saat kejadian, tetapi terus mendorong budaya kesiapsiagaan dan pencegahan di tengah masyarakat.
Dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan dan kampung, serta partisipasi masyarakat, upaya pencegahan Karhutla diharapkan semakin kuat dan mampu meminimalkan risiko kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Sebab, semakin cepat potensi dikenali dan semakin kuat masyarakat dilibatkan, semakin kecil peluang api berkembang menjadi bencana besar. (R)
