Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan pemeriksaan lapangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait program ketahanan pangan di daerah.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lamteng untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, didukung data yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Drs. Thoheran, M.Si., meminta seluruh perangkat daerah terkait mempersiapkan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan.
“Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan lapangan BPK RI. Seluruh perangkat daerah terkait harus mempersiapkan data dan dokumen secara lengkap, terbuka, serta sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan,” ujar Thoheran, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah, Yos Devera, S.Pd., M.M., bersama sejumlah perangkat daerah terkait, saat menggelar rapat bersama diruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).
Menurut Thoheran, pemeriksaan BPK RI tidak hanya menjadi bagian dari fungsi pengawasan, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, khususnya di sektor ketahanan pangan.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kesiapan tersebut sejalan dengan arahan Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., yang dalam berbagai agenda pemerintahan menekankan pentingnya pengawasan, evaluasi, koordinasi, dan peningkatan kinerja perangkat daerah.
Dalam Entry Meeting Inspektorat Provinsi Lampung pada 14 September 2026, Komang Koheri menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan harus menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong perbaikan kinerja.
Plt. Bupati Lamteng juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang memiliki keterkaitan dengan pertanian, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya, hingga penguatan ekonomi daerah.
“Program ketahanan pangan memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya, hingga penguatan ekonomi daerah. Karena itu, kami memastikan seluruh pelaksanaan program dapat dipertanggung jawabkan secara administratif maupun substantif,” ujar Komang Koheri.
Ia berharap koordinasi lintas perangkat daerah dapat mendukung pemeriksaan BPK RI berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan program serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, Pemkab Lampung Tengah siap mendukung pemeriksaan BPK RI sekaligus menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penguatan ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (Rendra)
“Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045”
