METRO – Perusahaan penyedia jasa logistik dan transportasi darat yang beroperasi di wilayah Metro Utara, Kota Metro Lampung diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan.
Dugaan pelanggaran tersebut mencuat menyusul pengakuan Renggo kalean (66) warga Kelurahan Banjarsari, Metro Utara yang merupakan mantan karyawan PT Anugrah Mapan Naraya (AMN).
Menurutnya, perusahaan tersebut diduga belum menerapkan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemberian upah, perjanjian kerja, hingga administrasi hubungan kerja.
“Saya kerja di perusahaan itu sudah puluhan tahun, namun belum pernah ada yang namanya apresiasi ataupun reward dari perusahaan. Kemudian untuk gaji karyawan rata-rata dibawah upah minimum Kota Metro yaitu, kisaran 2 juta kebawah,” bebernya.
Ia menambahkan, bahwa para pekerja di perusahaan tersebut juga tidak mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Selama ini, gak ada satupun kami yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan menimpa salah satu dari karyawan, mau ngadu kemana,” katanya.
Oleh karena itu, Ia mendesak Pemerintah Kota Metro untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan UU Ketenagakerjaan. Sebab praktik tersebut sangat merugikan dan tidak mendukung kesejahteraan pekerja.
“Saya meminta dan mendesak Disnaker Kota Metro maupun Provinsi turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Diketahui Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2026 sebesar sebesar Rp3.050.498 perbulan. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/881/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Metro Tahun 2026.
Kemudian, tiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerja atau buruh menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena diatur langsung oleh undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (29/9/2026), pihak berwenang PT AMN belum memberi keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
Tim
