Ada pejabat yang hadir melalui perjalanan karier. Ada yang hadir karena kebutuhan organisasi. Ada pula yang hadir ketika sebuah pemerintahan membutuhkan sosok untuk mengisi ruang yang tidak sederhana.
Dr. Drs. Sulpakar, M.M., yang beberapa waktu lalu dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, berada dalam situasi yang terakhir itu.
Jabatan tersebut bukan sekadar pergantian kursi birokrasi. Sekretaris Daerah merupakan salah satu simpul penting dalam pemerintahan daerah. Di posisi inilah kebijakan, administrasi, koordinasi antarperangkat daerah, disiplin birokrasi, hingga hubungan antara kepentingan politik dan profesionalisme aparatur sering kali bertemu.
Nama Sulpakar sendiri bukanlah nama baru dalam dunia pemerintahan daerah. Ia dikenal pernah ditempatkan dalam sejumlah posisi yang menuntut penanganan, penataan, dan penguatan organisasi pemerintahan. Dari lingkungan pemerintahan kota hingga kabupaten, perjalanan tersebut membuat dirinya lebih sering berada pada posisi yang menuntut penyelesaian persoalan daripada sekadar menikmati keadaan yang sudah mapan.
Menjadi pejabat sementara memiliki konsekuensi yang berbeda dengan menjadi pejabat yang sejak awal bekerja dalam sistem yang telah stabil. Pejabat sementara biasanya hadir ketika organisasi membutuhkan kepastian, ketika ada ruang yang harus segera diisi, atau ketika pemerintahan membutuhkan sosok yang mampu menjaga roda administrasi tetap berjalan.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak selalu terlihat dari banyaknya seremoni ataupun panjangnya daftar kegiatan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih tertata, efektif, dan profesional dibandingkan ketika ia datang.
Di titik inilah posisi Sulpakar sebagai Penjabat Sekda Lampung Tengah menjadi menarik untuk diperhatikan.
Sekda bukan jabatan yang ringan. Ia harus berhadapan dengan mesin birokrasi yang besar, karakter aparatur yang beragam, kepentingan antarperangkat daerah yang tidak selalu sama, tuntutan kepala daerah, kebutuhan masyarakat, serta aturan pemerintahan yang menuntut ketelitian dan kepatuhan.
Seorang Sekda juga berada dalam posisi yang sering kali tidak memungkinkan dirinya menyenangkan semua pihak.
Ketika organisasi diperbaiki, ada prosedur yang harus ditegakkan. Ketika koordinasi diperketat, ada pihak yang mungkin merasa ruang geraknya menjadi lebih terbatas. Ketika kebiasaan lama dipertanyakan, mereka yang selama ini nyaman dengan kebiasaan tersebut tentu tidak selalu menyambut perubahan dengan tepuk tangan. Itulah salah satu paradoks birokrasi.
Pejabat yang tidak melakukan perubahan mungkin dianggap biasa saja. Sebaliknya, pejabat yang mencoba memperbaiki sesuatu berpotensi menghadapi resistensi. Sebab, perbaikan hampir selalu bersentuhan dengan kepentingan, kebiasaan, dan zona nyaman.
Namun, mengatakan bahwa seseorang tidak disukai bukan berarti orang tersebut otomatis benar. Demikian pula, banyaknya orang yang menyukai seorang pejabat bukan bukti bahwa seluruh kebijakannya tepat.
Dalam pemerintahan, ukuran yang lebih penting semestinya adalah proses, kepatuhan terhadap aturan, hasil kerja, profesionalisme, serta manfaat yang dirasakan oleh organisasi dan masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap Sulpakar semestinya ditempatkan dalam kerangka tersebut.
Jabatan Sekda membuat ruang geraknya semakin kompleks. Ia bukan kepala daerah yang memiliki mandat politik langsung dari pemilih. Namun, ia berada sangat dekat dengan pusat administrasi pemerintahan.
Karena itu, ia dituntut mampu menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tata kelola birokrasi tanpa kehilangan pijakan profesional sebagai aparatur sipil negara.
Keberadaan Sulpakar di Lampung Tengah tidak semestinya dilihat semata-mata dari siapa yang menyukainya dan siapa yang tidak. Yang lebih penting adalah apa yang dikerjakannya, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana ia memperlakukan aparatur, serta sejauh mana kehadirannya mampu membuat pemerintahan bergerak lebih tertib, efektif, dan profesional.
Talenta untuk masuk ke berbagai daerah dan bekerja dalam situasi pemerintahan yang berbeda bukanlah sesuatu yang sederhana. Namun, pengalaman juga membawa konsekuensi.
Semakin sering seseorang ditempatkan untuk memperbaiki keadaan, semakin besar pula harapan yang dibebankan kepadanya. Kesalahan kecil dapat diperbesar, keputusan yang tidak populer dapat dipersoalkan, sementara keberhasilan yang dicapai sering kali dianggap sebagai bagian dari kewajiban jabatan.
Kini Sulpakar berada dalam fase yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar mengisi ruang sementara dalam sebuah pemerintahan daerah, tetapi memegang posisi strategis sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Beban pekerjaannya bukan hanya menjaga administrasi pemerintahan tetap berjalan, tetapi juga memastikan birokrasi bekerja dalam koridor yang semestinya.
Mungkin benar bahwa tidak semua orang akan menyukai pejabat yang datang dengan agenda pembenahan. Namun, birokrasi juga tidak dibangun untuk memenuhi selera semua orang. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang memahami batas kewenangan, menghormati aturan, berani mengambil tanggung jawab, mampu membangun koordinasi, serta bersedia menerima kritik ketika keputusan atau tindakannya memang layak dipertanyakan.
Di situlah jabatan ini akan menguji Sulpakar. Bukan pada bagaimana ia dipersepsikan hari ini, melainkan pada apa yang mampu ia kerjakan dalam ruang kerja yang penuh kepentingan, tuntutan, dan ekspektasi.
Sebab, sebuah jabatan pada akhirnya bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling istimewa. Jabatan adalah ruang untuk membuktikan seberapa jauh seseorang mampu mengelola amanah yang berat tanpa kehilangan akal sehat, profesionalisme, integritas, dan keberanian untuk memperbaiki sesuatu yang memang perlu diperbaiki.
Selamat Bekerja, Dr. Sulpakar
Tangan dingin birokrasimu, kawan, dinanti banyak pihak.
Mereka yang percaya pada ketatalaksanaan dan tata kelola pemerintahan akan melihat setiap langkah pembenahan secara positif dan memberikan dukungan. Sebaliknya, mereka yang selalu menunggu kesalahan tentu akan melihat dari sudut yang berbeda.
Namun, perjalanan seorang birokrat tidak boleh ditentukan oleh tepuk tangan maupun kritik semata. Yang terpenting adalah tetap bekerja berdasarkan aturan, tanggung jawab, integritas, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, waktu dan kerja nyata yang akan memberikan jawaban. (R)
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati
