Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Rahmat Danil, S.E., S.T., menyampaikan dokumen hasil minikompetisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penyampaian tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut hasil rapat koordinasi dan diskusi pada 19 Oktober 2026 terkait pelaksanaan minikompetisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Rahmat Danil menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa setiap hasil minikompetisi yang dilaksanakan oleh PPK maupun Plt. Kepala Dinas BMBK harus dilaporkan secara jelas dan disertai penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan dalam penetapan perusahaan pemenang.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan diskusi pada 19 Oktober 2026, setiap hasil minikompetisi yang dilaksanakan oleh PPK maupun Plt. Kepala Dinas BMBK harus dilaporkan, termasuk dasar penunjukan perusahaan yang menang serta alasan perusahaan lainnya dinyatakan gugur,” ujar Rahmat Danil, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, laporan tersebut penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pelaksanaan minikompetisi, mulai dari penilaian peserta hingga penetapan perusahaan pemenang. Dengan demikian, setiap keputusan dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Rahmat Danil, penjelasan mengenai alasan perusahaan dinyatakan gugur juga menjadi bagian penting dalam laporan. Informasi tersebut diperlukan agar proses evaluasi dapat ditelusuri dan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas.
“Yang kami laporkan bukan hanya siapa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang, tetapi juga apa dasar penetapannya dan apa alasan peserta lainnya dinyatakan gugur. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka melalui dokumen hasil minikompetisi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, dokumen hasil minikompetisi tersebut telah disampaikan kepada KPK pada 26 Oktober 2026. Tanda terima yang ditunjukkan mencatat penerimaan satu dokumen dari pihak BMBK Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan surat yang merujuk pada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.
Selain kepada KPK, dokumen juga disampaikan kepada LKPP di Jakarta pada tanggal yang sama. Tanda terima LKPP mencatat dokumen berasal dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditujukan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
Rahmat Danil menyatakan, penyampaian dokumen tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut administratif atas hasil koordinasi yang telah dilaksanakan. Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap pelaporan hasil minikompetisi dapat memperkuat tertib administrasi, kejelasan dasar penetapan pemenang, serta keterlacakan proses evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
“Prinsipnya, setiap tahapan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil koordinasi melalui penyampaian dokumen yang diperlukan, sehingga proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tutup Rahmat Danil. (Rendra)
