Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menegaskan pentingnya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif, profesional, dan bertanggung jawab dalam mendukung proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Penegasan tersebut disampaikan I Komang Koheri saat menghadiri Entry Meeting BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Subbagian Kantor Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Lampung Tengah, Dr. Drs. Sulpakar, M.M., para asisten dan staf ahli bupati, Inspektorat, BPKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
Komang Koheri menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda rutin administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya ingin seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan pemeriksaan BPK sebagai momentum evaluasi dan pembenahan, bukan sebagai beban. Melalui proses tersebut, setiap OPD diharapkan semakin meningkatkan kedisiplinan administrasi, kualitas pengelolaan anggaran, serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
“Saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran terkait agar bersikap proaktif, kooperatif, dan terbuka. Siapkan seluruh data maupun dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa secara lengkap, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujar Komang Koheri.
Sementara itu, Pj. Sekda Lampung Tengah, Sulpakar, menyatakan akan mengawal koordinasi seluruh perangkat daerah guna memastikan proses pemeriksaan berjalan tertib, lancar, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, kesiapan administrasi dan kesamaan pemahaman seluruh OPD menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
“Saya meminta seluruh kepala OPD segera mengoordinasikan jajaran masing-masing, memastikan kesiapan dokumen, serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa secara tepat waktu. Jangan sampai terjadi keterlambatan akibat lemahnya koordinasi atau ketidaksiapan administrasi,” tegasnya
Sulpakar menambahkan, tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi budaya kerja aparatur, bukan hanya dilakukan ketika pemeriksaan berlangsung. Setiap perangkat daerah juga diminta segera melakukan pembenahan apabila ditemukan kekurangan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
Menutup arahannya, Komang Koheri kembali mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Saya ingin seluruh OPD bekerja sesuai aturan, mengedepankan integritas, dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita harus terus berbenah agar setiap program pembangunan berjalan efektif demi mewujudkan Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Rendra)
