Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) VII Kabupaten Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi, S.T., M.Sos., melaksanakan kegiatan Reses Tahap VII Tahun 2026 di Kecamatan Anak Tuha, Padang Ratu dan Anak Ratu Aji, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, serta mengetahui secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi, menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda kedewanan, melainkan ruang komunikasi untuk mengetahui berbagai persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat di lapangan.

“Hari ini saya hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan reses. Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan warga, sekaligus menampung berbagai usulan pembangunan yang nantinya dapat menjadi bahan perjuangan melalui lembaga legislatif,” ujar Ni Ketut Dewi Nadi.
Sesuai dengan aspirasi masyarakat Camat Anak Tuha, Gafur Akbar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi perhatian masyarakat. Salah satu yang dikeluhkan adalah kondisi jalan penghubung dari Kecamatan Anak Tuha menuju Kampung Srikaton yang mengalami kerusakan cukup parah. Ia berharap agar kondisi jalan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan dapat diperjuangkan untuk segera mendapatkan penanganan.

“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan dari Anak Tuha menuju Srikaton yang saat ini sudah rusak parah. Kami berharap Ibu Ni Ketut Dewi Nadi dapat membantu menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini agar jalan tersebut bisa mendapatkan perhatian untuk perbaikan,” ungkap Gafur mewakili masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain menghambat mobilitas warga, infrastruktur jalan yang memadai juga dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta konektivitas antarkampung.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi menjelaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dikawal melalui mekanisme serta kewenangan yang dimilikinya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Ia menilai, berbagai usulan hingga pengadaan perlengkapan Posyandu, perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran.
Ia menegaskan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat harus dilakukan melalui jalur pemerintahan yang tepat. Apabila usulan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, dirinya akan berupaya mengawal melalui tugas dan fungsi DPRD, termasuk fungsi penganggaran dan pengawasan.
Sementara itu, lanjut Dewi Nadi, untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ia siap membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Kalau usulan masyarakat masuk dalam kewenangan provinsi, tentu akan saya perjuangkan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Namun, apabila menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Yang terpenting, jangan sampai aspirasi masyarakat terabaikan hanya karena persoalan kewenangan. Komunikasi dan sinergi harus terus kita bangun agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat,” tegasnya.
Melalui Reses Tahap VII Tahun 2026 ini, Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi serta bersama-sama mengawal pembangunan agar program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Kegiatan reses tersebut diharapkan menjadi jembatan perjuangan berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Anak Tuha, Padang Ratu dan Anak Ratu Aji, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan Anak TuhaβSrikaton hingga kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang menghadirkan fasilitas, tetapi juga memastikan setiap kebutuhan masyarakat didengar, diperjuangkan, dan mendapatkan perhatian melalui sinergi seluruh pihak. (Rendra)
