KARYANASIONAL.COM, Bandar Lampung __ Keputusan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan oleh pusat untuk menjamin yang berhak menerima bantuan tersebut masyarakat yang benar-benar layak.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Tole Daelani, mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Bandar Lampung maupun daerah lainnya, adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sesuai SK Menteri Sosial pada Januari.
BPJS Kesehatan akan memverifikasi ulang kepesertaan tersebut.
“Mungkin saja saat diverifikasi ulang mereka yg dikeluarkan sudah pindah tempat tinggal atau wafat. Jadi kebijakan ini diambil pusat sebagai bentuk upaya membersihkan nama-nama yang tidak terdaftar di Basis Data Terpadu,” ujar Tole, Jumat, (9/8/2019).
Menurutnya, penonaktifkan kepesertaan ini bukan hal besar dan patut dirisaukan. Sebab, mereka yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS akan diverifikasi ulang pemerintah pusat, bekerjasama dengan pihak ketiga yang melibatkan dinsos masing-masing daerah.
“Apabila setelah diverifikasi mereka layak, tentunya akan dimasukkan kembali kepesertaannya. Tapi datanya harus masuk ke BDT dahulu,” jelas Tole.
Diungkapkannya, di Bandar Lampung sebanyak 200 ribu jiwa yang terdaftar di PIB BDT APBN.
“Namun ada juga warga yang terdaftar tersebut menggunakan ABPD kota sebanyak 46 ribu dan ABPD pemprov 15 ribu,” terang Tole.
Dia meminta agar warga Bandar Lampung yang di nonaktifkan tidak perlu resah, karena di kota ini ada program Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, kesehatan gratis hanya menggunakan KK dan KTP di semua rumah sakit pemerintah maupun swasta.
“Ini program wali kota, mengobati semua penyakit di seluruh rumah sakit, untuk kelas tiga dan rawat inap selama lima hari,” papar Tole. (Helmi)
Great job on this piece! Its both informative and engaging. Im eager to hear your thoughts. Check out my profile!