KARYANASIONAL.COM – Pemerintah Daerah Lampung Utara (Pemda Lampura) menjamin pelaksanaan realisasi pembiayaan bagi penanganan Covid-19 transparan dan akuntabel.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 H. Budi Utomo, yang juga Plt. Bupati Lampura menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dengan anggaran penanganan kasus Covid-1.
“Pemerintah daerah serius dalam pelaksanaan dilapangan. Hal ini kita buktikan dengan melibatkan langsung pihak Forkopimda dalam gugus tugas percepatan penanganan Corona di Lampung Utara,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan Covid-19 di Kabuoaten Lampung Utara tidak akan berjalan maksimal dan transparan tanpa melibatkan semua Jajaran Forkopimda.
“Kita tidak hanya berjalan sendiri tetapi juga menggandeng Forkopimda. Apalagi wakil ketua gugus tugasnya Kapolres. Jadi saya kira ini dapat meminilisir keadaan mengarah kesana,” kata dia mengomentari berbagai anggapan masyarakat mengenai realisasi dilapangan mengenai penanganan Covid-19.
Dia mengatakan, dalam penanganan Covid-19 di Lampura, masih banyak masyarakat yang meragukan realisasi dilapangan, khususnya dalam daring. Jadi pihaknya tidak akan berbuat sendiri tanpa melibatkan semua pihak terkait. Terutama aparat penegak hukum.
“Jadi setiap langkah yang kita ambil tidak akan sembrono. Apa yang dialamatkan tersebut kurang realistis dan terkesan mengada-ada. Sebab, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, khusus dalam kepanitian penanganan kasus Covid-19. Sehingga dapat meminimalisir apa yang terjadi,” imbuhnya.
“Kita juga sudah bergerak walaupun saat ini masih dalam tahap pembahasan. Jadi terlalu berlebihan kalau kita membahas masalah anggaran yang belum tersedia,“ tambahnya.
Sebelumnya, dijelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara saat ini sedang melaksanakan penyusunan, terkait anggaran yang akan digunakan dalam penangan kasus (Covid-19).
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid-19 Lampura, H. Budi Utomo sekaligus Plt.Bupati Lampura, Sabtu (11/4/2020)
malam mengatakan, saat ini jajarannya menyusun anggaran yang akan digunakan dalam percepatan penanggulang Corona disana.
“Jadi kenapa nilainya berubah-ubah, karena saat ini masih dalam penyusunan. Sesuai dengan hasil koordinasi terakhir dengan pemerimtah pusat, dalam upaya memutus mata rantai penularan dilapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam perencaan awal didapat hasil Rp 8,8 miliar, seiring waktu ada perubahan menjadi Rp 32 miliar lebih.
Juga dilaksanakan, sebagai upaya dalam menindak lanjuti perkembangan kasus (Covid-19) dilapangan. “Itu termasuk pembiayaan yang dikeluarkan desa melalui dana desa (DD), yang telah ditentukan tidak lebih dari Rp60 juta.
Juga setelah melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, yang mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam penangan wabah yang tengah marak itu. Yang saat ini masih menggunakan dana talangan di masing-masing OPD terkait, “terangnya.
Dana tersebut, kata dia, nantinya akan membiayai seluruh kegiatan termasuk bantuan langsung pada warga atau keluarga terdampak langsung (Corona).
Dalam upaya pemutus mata rantai penyebaran (Covid-19) sehingga dapat ditanggulangi sedini mungkin. Dan seluruh satuan kerja, baik vertikal maupun horizontal bergerak sebagai langka tegas memerangi corona disana.
Hal itu diamini oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampura, Sofian, yang juga Pj Sekda Kab. Menurutnya, saat ini pihaknya masih menyusun pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam penanganan masalah (Covid-19)
“Masih dalam penyusunan, tenang saja itu. Mudah-mudahan itu akan segera direalisasikan, sehingga dapat mempercepat proses penanganan dilapanga. Sebab, sampai saat ini masih memakai dana talangan,” ungkapnya.
(Apala/Yudi)
