KARYANASIONAL.COM – Gelombang penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja terus dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Metro.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Cabang Kota Metro menggelar aksi demontrasi di gedung DPRD Kota Metro, Senin (12/10) 2020).
Lewat orasinya, mahasiswa meminta kepada DPRD Kota Metro untuk menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Senin 5 Oktober 2020 lalu.
Selain itu menurut para mahasiswa, pengesahan UU Cipta Kerja juga dianggap telah melanggar prosedur dan menciderai demokrasi karena proses yang tidak transparan dan tidak melibatkan institusi publik secara menyeluruh.
Setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Metro, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Metro di perbolehkan masuk kedalam, untuk berdiskusi dengan perwakilan DPRD yang diwakili Ketua DPRD Tondi MG, Nasution, Wakil Ketua DPRD Kusaeni, Anggota DPRD dari fraksi Demokrat Amrulloh, dan terakhir Anggota DPRD dari fraksi PKS Wasis.
Dalam dialog dengan mahasiswa yang berlangsung diruang sidang, perwakilan Fraksi Demokrat Amrulloh SH, MH, mengemukakan bahwa Partai Demokrat Kota Metro secara tegas menolak dengan disahkannya RUU cipta kerja menjadi UU cipta kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020.
“Ini sesuai dengan instruksi Partai Demokrat yang tertuang dalam surat no 119/INT/DPP.PD/X/2020, bahwa Partai Demokrat secara tegas Menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja,”jelas Amrulloh.
Dari pantaun Karyanasional.com, aksi tersebut sempat diwarnai saling dorong, dan juga sempat terjadi ketegangan dengan aparat saat mahasiswa dicegah untuk tidak membakar ban di halaman gedung DPRD Kota Metro, saat melakukan orasi. (Wahyu)
