Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus memperkuat penataan dan pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah. Hingga saat ini, sebanyak 865 dari total 1.284 bidang tanah milik Pemkab Lampung Tengah telah berhasil bersertifikat. Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kekayaan daerah yang tertib administrasi, transparan, serta memiliki kepastian hukum.
Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menegaskan bahwa sertifikasi aset tanah merupakan bagian penting dari upaya melindungi kekayaan daerah. Menurutnya, seluruh aset pemerintah harus memiliki kejelasan status kepemilikan, tercatat secara resmi, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
“Saya ingin seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki kejelasan status hukum dan tercatat dengan baik. Aset daerah merupakan kekayaan bersama yang harus kita jaga. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan justru menghadapi persoalan karena administrasi yang belum tertib,” tegas Komang Koheri.
Ia menjelaskan, dari total 1.284 bidang tanah milik Pemkab Lampung Tengah, sebanyak 865 bidang telah bersertifikat. Sementara itu, masih terdapat 419 bidang yang membutuhkan penyelesaian melalui proses pendataan, penertiban dokumen, dan tahapan administrasi pertanahan.
“Alhamdulillah, sebanyak 865 bidang tanah sudah memiliki sertifikat. Namun, masih ada 419 bidang yang harus kita tuntaskan. Saya meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk bekerja lebih optimal, melakukan inventarisasi secara menyeluruh, melengkapi dokumen, serta memperkuat koordinasi agar seluruh aset tanah pemerintah memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Komang Koheri juga menekankan bahwa percepatan sertifikasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara Pemkab Lampung Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat, menyelesaikan kendala administrasi, serta mengantisipasi potensi sengketa kepemilikan tanah.
Menurutnya, penataan aset daerah harus berjalan beriringan dengan perencanaan tata ruang wilayah. Setiap bidang tanah milik pemerintah harus memiliki data yang akurat, mulai dari lokasi, luas, status kepemilikan hingga peruntukan pemanfaatannya. Dengan demikian, aset yang dimiliki pemerintah dapat dikelola secara terencana dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Lampung Tengah dan pihak terkait menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat koordinasi di bidang pertanahan dan penataan ruang. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program yang lebih terarah, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap kesepakatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan kerja nyata. Kita ingin seluruh aset pemerintah terlindungi, tidak disalahgunakan, serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga aset yang berada di bawah penguasaannya. Inventarisasi secara berkala, pembaruan data, kelengkapan dokumen, dan tertib pencatatan harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan untuk mencegah potensi kehilangan aset, sengketa, maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Melalui percepatan penyelesaian sertifikasi terhadap 419 bidang tanah yang belum bersertifikat, Pemkab Lampung Tengah menargetkan seluruh 1.284 bidang aset tanah memiliki kepastian hukum. Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen kepemimpinan Bupati I Komang Koheri dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab, menjaga aset daerah bukan hanya tentang mengamankan kepemilikan, tetapi juga memastikan kekayaan daerah menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. (Rendra)
